Pemerintahan Politik

Thursday, 19 August 2021 - 10:57 WIB

9 months yang lalu

Voting Partai Koalisi, 5 Sepakat KK. YW, 4 Tidak Sepakat KK.YW

EBPN.com/ Polemik pentapan 2 nama Cawagub Papua akhirnya menemui titik terang, bertempat di Suni Lake & Garden Sentani, Kabupaten Jayapura, Rabu, 18 Agustus 2021, partai koalisi mengadakan rapat bersama.

“Tadi kita sudah buat keputusan dan berita acara. Ada dua kelompok ya, tapi intinya bahwa kita sepakat untuk tidak sepakat juga,” kata Ketua Koalisi LUKMEN Jilid II, Mathius Awoitauw kepada wartawan.

Meski awalnya tidak menyebutkan ke empat partai yang tidak sepakat dua nama Cawagub itu, Mathius Awoitauw akhirnya mengungkapkan keempat partai itu, diantaranya Golkar, PAN, PKS dan Nasdem.

Memang benar, hasil rapat ini adalah keputusan Final dari Partai Koalisi yang mana pengambilan keputusan dilakukan secara VOTING seperti yang dituliskan oleh https://www.beritapapua.co/berita-politik/2021/08/final-5-parpol-sepakat-dukung-kk-dan-yw/

Di dalam hukum demokrasi Indonesia, pengambilan keputusan dapat ditempuh setidaknya dengan tiga cara. Yaitu, Musyawarah, Mufakat, Voting. Cara ini diyakini mampu mengakomodasi seluruh kepentingan, mayoritas dan minoritas. Cara ini dianggap paling ideal, karena yang besar akan mengayomi yang kecil, sebaliknya yang kecil tidak merongrong yang besar.

Cara berikutnya adalah voting, yaitu pemungutan suara (voting). Langkah itu ditempuh jika musyawarah mufakat tidak tercapai. Konteksnya, semua pihak harus menghormati keputusan yang ditempuh secara voting, apapun hasilnya, dan berapapun selisih suaranya. Satu lagi, jalur aklamasi. Biasanya ditempuh jika sudah diketahui sikap mayoritas peserta. Sebetulnya, aklamasi itu juga voting, tapi tidak dengan menempuh pola formal voting dengan pemungutan suara dan dihitung jumlah suaranya. Begitu secara kasat mata mayoritas peserta setuju, keputusan langsung dibuat tanpa harus menghitung ulang berapa yang setuju dan berapa yang menolak.

Aklamasi biasanya ditempuh dengan cara tunjuk jari. Soal siapa yang memiliki hak suara, itu yang diatur dalam tata tertib. Bisa one man one vote (perorangan langsung) atau one grup one vote (perwakilan). Ketiga proses pengambilan keputusan itu demokratis di alam demokrasi Pancasila ini. Bisa dilakukan di rapat-rapat DPR maupun munas partai bahkan Organisasi Pemerintahan dan Swasta. 

Pengambilan keputusan berdasarkan musyawarah untuk mufakat maupun tidak mufakat merupakan hukum dasar tidak tertulis dan kebiasaan berulang kali. Menurut undang-undang dasar 1945 pasal 37 ayat (1) dan (4), keputusan MPR diambil berdasarkan suara terbanyak tetapi hal ini sangat mengurangi kekeluargaan dan kepribadian bangsa.

Direktur Excecutive INES ( Indonesia Network Election Survey ) Adrian Indra, S.Sos ketika dihubungi via telepon selulernya mengatakan:

“Dengan adanya BERITA ACARA Kesepakatan hasil Voting ini, atau Kesepakatan yang tidak sepakat, 5 Partai yang meraih suara terbanyak sudah bisa mengajukan 2 nama tersebut kepada Gubernur Papua untuk diteruskan ke DPRP guna diadakan sidang Pleno penetapan 1 nama untuk diajukan kepada Presiden RI melalui Mendagri”

Kemudian Adrian Indra menambahkan :

” Polemik penetapan 2 nama Cawagub Papua ini bisa berlarut-larut, jika semuanya bergantung kepada Ketua Partai Koalisi, apalagi Ketua Partai Koalisinya berada pada PIHAK yang TIDAK SETUJU dengan penetapan 2 nama Cawagub ini “

Memang benar juga, kondisi Pemerintahan Papua saat ini sangat membutuhkan seorang wakil Gubernur PAW yang defenitif secepatnya, karena kondisi kesehatan Gubernur Papua yang masih belum fit 100 %. Masyarakat Papua sudah juga bisa membaca dinamika persaingan yang ada di Partai Koalisi.

https://seputarpengertian.blogspot.com/2014/10/seputar-pengertian-koalisi.html

Apakah Partai Koalisi itu ? Koalisi partai politik merupakan hal lumrah yang terjadi dalam sistem politik demokratis. Koalisi partai politik memiliki arena dan motif yang berbeda-beda. Namun, sering kali publik mempertanyakan apa yang melatarbelakangi pembentukan koalisi partai politik. Terutama ketika terdapat partai politik yang ketika pemilu bersaing cukup kompetitif, tetapi pasca pemilu memilih bekerjasama dan membentuk koalisi di pemerintahan. Lantas apa sebetulnya yang memotivasi partai politik dalam membangun koalisi?

Arena Koalisi

Secara teori kepartaian terdapat tiga arena bagi partai politik dalam berkoalisi. Pertama, koalisi dibentuk pada arena pemilu dengan orientasi utama bersama-sama memenangkan pemilu. Koalisi ini idealnya bersifat voluntaristik di mana partai politik bersepakat untuk bekerjasama secara sukarela karena kedekatan ideologi atau program partai. Konsekuensinya, partai politik yang bersepakat membentuk koalisi akan melakukan aktivitas kampanye secara bersama-sama untuk meraih suara terbanyak di pemilu. Tetapi ada juga koalisi dibentuk dalam angka memenuhi syarat sebagai peserta pemilu.

Suatu koalisi akan terus bertahan jika masih terdapat salaing kesefahaman dan saling kesepakat dalam setiap Kebijakan atau keptusan yang ada. Jika sudah tidak terdapat saling kesefahaman dan kesepakatan lagi, koalisi bisa dikatakan sudah bubar. Seperti contoh kasus ketika Pilpres R.I 20218, rentetan pertemuan antara elite politik dilakukan pasca-pencoblosan 17 April 2019. Kini ketika koalisi kedua kubu Pilpres sudah bubar, pertemuan berlanjut dan menelurkan isu dua poros baru.

Kemenangan paslon 01 Joko Widodo-Ma’ruf Amin atas paslon 02 Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam Pilpres juga membuat dua kubu koalisi partai pengusung bubar. Pembubaran pertama itu dilakukan oleh koalisi Prabowo-Sandi. Keputusan itu diambil usai Prabowo menggelar rapat internal bersama pimpinan parpol koalisinya untuk menyikapi putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang menolak gugatannya.

“Koalisi yang mengusung pasangan presiden dan calon presiden di dalam pemilu presiden ini 17 April lalu tugas Koalisi Adil dan Makmur dianggap selesai. Oleh karena itu sejak hari ini beliau menyampaikan terima kasih, dan Koalisi Adil dan Makmur selesai,” ujar Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani saat jumpa pers di Media Center Prabowo-Sandi, Jalan Sriwijaya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Jumat (28/6/2019).

Pembubaran koalisi ini juga secara otomatis membuat Badan Pemenangan Nasional (BPN) turut dibubarkan. Kendati demikian, Muzani mengatakan Prabowo berharap komunikasi bisa tetap terjalin di antara Gerindra, PAN, PKS, Demokrat, dan Berkarya. Mengingat perjuangan yang bersama-sama dilakukan selama Pilpres 2019. Pembubaran juga dilakukan oleh koalisi Tim Kampanye Nasional (TKN) Koalisi Indonesia Kerja (KIK) Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin. Namun pembubaran resmi koalisi pendukung Jokowi ini baru akan dimulai besok.

“Karena kita akan mengakhiri TKN tanggal 24 (Juli). Nanti kami akan buat acara pembubaran TKN. Mungkin sekjen-sekjen sekarang akan membicarakan itu apa kira-kira yang akan digelar nanti,” kata Wakil Ketua TKN KIK Moeldoko di kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (25/7/2019).

Kembali kepada Koalisi Partai Papua Bangkit Jilid 2, jika seandainya Koalisi 9 Parpol ini bubar, Koalisi Papua Bangkit Jilid 2 bukan berarti habis sama sekali. Masih ada Koalisi Papua Bangkit Jilid 2 yang masih SAH secara hukum dan historis perjuangan koalisi Partai Pendukung Lukas-Klemen, yaitu 5 Partai Mayoritas  ( Hanura, Demokrat, PKB, PPP, PKPI ). Dan 5 Partai Koalisi inilah yang nantinya akan mengusulkan kepada Gubernur Papua 2 nama Cawagub Papua untuk diserahkan kepada DPRP.

Koalisi merupakan suatu proses untuk memperoleh suara terbanyak dari pemilih dan untuk terhindarnya konflik sesama partai politik. Sedangkan Partai Politik merupakan kendaraan pihak tertentu untuk membawa kepentingan politik dalam tahta kekuasaan guna mencapai tujuan yang diharapkan.

Mekanisme koalisi partai politik dalam UU No.10 Tahun 2016 agar terlaksananya pemilihan kepada daerah yang sesuai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal 18 dimana pilkada dilaksanakan berdasarkan demokrasi dicalonkan oleh rakyat dipilih oleh rakyat dan mengabdi kepada rakyat, maka dari hal tersebut dalam UU No. 10 Tahun 2016 ini ada beberapa penambahan poin pasal dan ayat dari sebelumnya terdapat pada UU No. 1 Tahun 2014, UU No. 1 Tahun 2015 dan UU No. 8 Tahun 2015 mengenai dari proses pencalonan, kampanye hingga sampai terpilihnya kepala daerah pada pelaksanaan pilkada.

Dengan demikian terlaksananya koalisi partai politik atau pengabungan sesama partai politik ini bisa tercapai pemenangan calon yang diusung dalam pilkada sehingga kemenangan kepala daerah bisa diraih oleh calon koalisi partai politik. Selama masih terdapat kesepakatan, koalisi partai politik masih terus berjalan, apabila ditengah perjalanan terdapat perbedaan kesepakatan, koalisi partai politik ini bisa membubarkan diri dengan sendirinya.

Adapun manfaat dan keuntungan dari koalisi partai politik menurut UU No. 10 Tahun 2016 ini bisa terhindarnya konflik antara sesama partai politik dimana tidak adanya intimidasi dan diskriminasi terhadap partai yang ada, dengan demikian patutlah adanya koalisi partai politik yang harmonis untuk mencalonkan kepala daerah yang diusungkan bersama dan bisa memiliki tujuan dan visi misi yang sama pula.

Jadi, kita sama-sama menunggu, tentang Penetapan 2 nama Cawagub Papua ini, apakah akan diumunkan oleh Partai koalisi yang 9 Parpol atau diumumkan oleh Partai Koalisi yang 5 Parpol. Jumlah anggota Partai koalisi yang 5 Parpol ini bisa saja bertambah menjadi 6 Parpol jika seandainya ada 1 partai politik yang bergabung ke kelompok partai koalisi 5 parpol, umpamanya PKS atau PAN. Karena Politik itu cair, dan KEPENTINGAN dari setiap Partai Politik itu tidak sama. ( Rio Saputra, S.H )

 

Artikel ini telah dibaca 532 kali

Baca Lainnya