Pemerintahan Politik

Tuesday, 4 January 2022 - 16:27 WIB

11 months yang lalu

SK PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN WAGUB PAPUA SUDAH 8 BULAN LEBIH BELUM KELUAR

Tahun 2022 ini Papua harus memiliki seorang wakil Gubernur PAW untuk mendampingi tugas-tugas Pemerintah dari Gubernur Papua Bp. Lukas Enembe. Berbagai tahapan proses pemilihan Wagub Papua PAW itu telah dilakukan mulai dari penetuan 2 nama di Partai koalisi sampai dengan meminta persetujuan Gubernur Papua untuk memilih 2 nama yang dianggap Gubernur cocok dan mempunyai kapasitas untuk bisa bekerjasama didalam memimpin Papua. Lalu mengupayakan Rekomendasi dari tiap-tiap Parpol baik di DPD dan di DPP. 2 Nama tersebut ialah Kenius Kogoya dan Yunus Wonda.

 

Dari 9 Partai Koalisi Pendukung Lukas- Klemen Periode ke 2 ( (Golkar, Demokrat, Hanura, PKB,  Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) dan Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia (PKPI), Nasdem ). Rekomendasi dari DPP Partai Politik yang sampai saat ini belum turun adalah dari DPP PARTAI PERSATUAN PEMBANGUNAN ( PPP ) dan dari PARTAI KEBANGKITAN BANGSA(PKB ).

Didalam penetuan 2 nama Cawagub ini, memang ada ketidakmufakatan dengan komposisi 7 Parpol menyetujui Kenius Kogoya-Yunus Wonda, 1 Partai yaitu Partai Nasdem Menyetujui Befa Yigibalom dan satu Partai lagi, yaitu Partai Golkar menyetujui Paulus Waterpauw. Ketidak mufakatan dari 9 Partai Koalisi ini, sah sah saja dalam demokrasi, dan tidak akan menghambat jalannya proses pemilihan Wagub Papua PAW ini, karena dalam Demokrasi Panca Sila di Indonesia, Azas musyawarah Mufakat apabila tidak tercapai bisa dilaksanakan melalui Voting.

Semua tahapan ini dilakukan sesuai dengan UNDANG-UNDANG No. 1o tahun 2016 TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG.

Pada Pasal 176 ayat (1) UU Pilkada, disebutkan bahwa “Dalam hal Wakil Gubernur  berhenti karena permintaan sendiri, pengisian Wakil Gubernur  dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD/DPRP  berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung. “Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan dua) orang calon Wakil Gubernur  kepada DPRD/DPRP  melalui Gubernur  untuk dipilih dalam rapat paripurna DPRD/DPRP,”

Tahapan selanjutnya yang akan dilaksanakan adalah Pembentukan Pansus Pemilihan Wagub Papua oleh DPR Papua ( DPRP). Namun pembentukan Pansus ini belum bisa dilaksanakan karena belum turunnya SK PRESIDEN TENTANG PEMBERHENTIAN WAGUB PAPUA. Dari semenjak wakil Gubenrur Alm. Bp Klemen Tinal meninggal dunia, sampai saat ini SK PRESIDEN tersebut belum keluar dan belum diterima oleh DPRP dan Gubernur Papua. Kenapa sangat lama sekali ? Banyak masyarakat Papua dan tokoh masyarakat yang menanyakan tentang kelambatan SK PRESIDEN tersebut. Padahal dengan adanya SK Presiden tersebut, tahapan selanjutnya proses Wagub Papua PAW ini bisa dilaksanakan.

Majelis Rakyat Papua ( MRP ) Bahkan sudah mendesak agar pemilihan Wagub Papua tersebut agar dapat dilaksankan secepatnya. https://papuasatu.com/peristiwa/mrp-minta-kursi-wagub-papua-segera-diisi-dan-gubernur-enembe-fokus-pemulihan-kesehatan/

Yang menjadi pertanyaan saat ini ialah.  SK Presiden tersebut dibuat berdasarkan usulan dari DPRP ? dan apakah surat usulan pergantian Wagub Papua PAW kepada Presiden tersebut sudah dibuat dan sudah dikirimkan oleh DPRP ?

Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPR Papua) pada selasa, 13 Juli 2021 gelar Rapat Paripurna dalam rangka Pengumuman Usul Pemberhentian Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan 2018 – 2023.Rapat paripurna ini dipimpin langsung Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw, SE didampingi Wakil Ketua II DPR Papua Edoardus Kaize,SS dan Wakil Ketua III DPR Papua Yulianus Rumbairussy, SSos, MM.

Ketua DPR Papua Jhony Banua Rouw,SE dalam sambutannya mengatakan bahwa sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Wakil Gubernur Papua Masa Jabatan      2018 – 2023  Alm. Klemen Tinal, SE, MM  telah meninggal dunia di RS Abdi Waluyo Jakarta pada 21 Mei 2021, “Berkenan dengan itu DPR Papua telah menerima tembusan formulir berita dari Kemendagri Nomor : T.131.91/33-46/OTDA tanggal 21 Mei 2021, yang pada intinya Kemendagri memberikan petunjuk terkait wafatnya saudara Klemen Tinal, Wakil Gubernur Papua masa jabatan 2018 – 2023 agar DPR Papua mengagendakan rapat paripurna tentang usulan pemberhentian Wakil Gubernur Papua,” Tegas Banua Rouw.

Dikatakan Banua, bahwa dengan wafatnya Wakil Gubernur Papua Masa jabatan 2018 – 2023  Alm. Klemen Tinal, SE, MM, maka sesuai pasal 79 ayat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan  bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau  wakil kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui menteri  untuk gubernur dan wakil gubernur serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk bupati dan atau wakil bupati, wali kota atau wakil wali kota untuk mendapatkan penetapan perberhentian,“Berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan tersebut, maka pimpinan DPR Papua menindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna tentang pengumuman usulan pemberhentian alm Klemen Tinal, SE, MM sebagai Wakil Gubernur Papua masa jabatn 2018 – 2023,” ujarnya.

Dalam kesempatan ini juga, Ketua DPRP mengatakan, atas nama pimpinan DPR Papua bersama seluruh anggota DPR Papua dan seluruh rakyat Papua turut berduka cita yang mendalam serta mengucapkan terima kasih atas pengabdiannya kepada bangsa dan negara dalam memangku tugas dan jabatan sebagai Wakil Gubernur Papua selama ini.

Ditambahkan Politisi Partai Nasdem Papua ini bahwa DPRP sebenarnya telah menerima surat Kemendagri seminggu setelah meninggalnya Alm Klemen Tinal.

Mekanisme Pemberhentian Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah
a. Meninggal dunia
Apabila Kepala Daerah dan/atau Wakil Kepala Daerah yang meninggal dunia adalah Gubernur dan/atau Wakil Gubernur, pemberhentian dilaksanakan oleh pimpinan DPRD Provinsi dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD Provinsi kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri untuk mendapatkan penetapan pemberhentian. 16Dalam hal pimpinan DPRD Provinsi tidak mengusulkan pemberhentian Gubernur dan/atau Wakil Gubernur yang meninggal dunia, Presiden memberhentikan Gubernur dan/atau Wakil Gubernur. ( JS )

Artikel ini telah dibaca 268 kali

Baca Lainnya