Pemerintahan Pendidikan

Monday, 3 January 2022 - 20:41 WIB

5 months yang lalu

Menko Polhukam dan Mensesneg serta Mendagri Mohon Dipercepat SK Pemberhentian Wagub Papua.

Diawal tahun 2022 ini, permasalahan Wagub Papua PAW semakin menjadi isue politik yang mulai memanas di Papua.  Mengapa Papua sangat memerlukan kehadiran seorang Wakil Gubernur secepatnya, karena pada saat ini kondisi Gubernur Papua Bp Lukas Enembe, kesehatannya belum fit 100 %. Berbagai himbauan dari para tokoh masyarakat dan juga tokoh adat kepada Presiden RI, Menko Polhukam dan Mendagri, untuk bisa ikut membantu Proses pemilihan Wagub Papua PAW ini.

Pada saat ini ada 2 masalah Pokok yang harus diselesaikan terlebih dahulu, agar DPRP bisa segera membentuk Pansus Pemilihan Wagub Papua PAW ini.

  1. Surat Keputusan Presiden R.I tentang Pemberhentian Alm Bp. Klemen Tinal sebagai Wakil Gubernur Papua. Semenjak Wakil Gubernur Papua meninggal dunia  tanggal 21 Mei 2021, sampai bulan Januari 2022 ini ( hampir 8 Bulan ) SK Presiden tentang Pemberhentian Wakil Gubernur Papua ini belum juga keluar.
  2. Kesepakatan Parta Koalisi Pendukung Lukas-Klemen Jilid II, tentang  2 nama yang diusulkan oleh Gubernur kepada DPRP, masih terjadi tarik ulur.  Walaupun Gubernur Papua sudah menentukan nama Kenius Kogoya dan Yunus Wonda yang dipilih untuk menjadi calon Wakilnya, tetapi Partai Koalisi yang lain masih tetap mempertahankan nama calonnya masing-masing, yaitu Befa Yigibalom ( Nasdem ) dan Paulus Waterpauw ( Golkar ).
  3. Rekomendasi Dari DPP Koalisi Lukmen Yang belum turun yaitu dari PKB dan P3

Sampai pada posisi tahun 2022 ini, belum ada tanda-tanda dari Partai Koalisi Lukmen untuk mencapai kata sepakat didalam menentukan 2 Nama calon Wakil Gubernur yang diajukan ke DPRP ini. Masing-masing pihak mempunyai argumen tersendiri untuk tetap mempertahankan calon wakil Gubernurnya. Didalam Undang Undang tentang Tata Cara Pemilihan Wagub Gubernur (Pasal 176 Undang-Undang (UU) Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota )  memang tidak ada pasal yang mengatur tentang bagaimana cara mengajukan 2 Nama ini, jika tidak tercapai kesepakatan didalam Partai Koalisi.

Tentang ketidaksepakatan didalam Partai Koalisi, dasara nantinya yang menjadi acuan adalah Prinsip Prinsip Azas Musyawarah dalam Demokrasi Pancasila di Indonesia.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), musyawarah merupakan pembahasan bersama dengan maksud mencapai keputusan atas penyelesaian masalah. Musyawarah memiliki tujuan untuk mencapai mufakat atau persetujuan. Pada dasarnya, prinsip dari musyawarah adalah bagian dari demokrasi sehingga saat ini sering dikaitkan dengan dunia politik demokrasi. Dalam demokrasi Pancasila di Indonesia, penentuan hasil dilakukan dengan cara musyawarah mufakat. Apabila tidak ada jalan keluar atau mengalami kebuntuan, biasanya akan dilaksanakan voting atau pemungutan suara. Dari pengertian itu dapat disimpulkan, musyawarah adalah suatu sistem pengambilan keputusan yang melibatkan banyak orang dengan mengakomodasi semua kepentingan sehingga tercipta satu keputusan yang disepakati bersama dan dapat dijalankan oleh seluruh peserta yang mengikuti musyawarah.

Dengan demikian, Berita acara kesepakatan dari Partai koalisi yang mengajukan 2 nama tersebut, secara Hukum Perundang undangan adalah Sah. Dan DPRP tidak bisa menolak 2 nama yang diajukan oleh Partai Koalisi tersebut.

Lihat penjelasannya https://www.cnnindonesia.com/nasional/20190707193049-32-409916/mendagri-dprd-tak-bisa-tolak-2-nama-cawagub-usulan-koalisi

Jadi………saat ini masyarakat Papua, menunggu SURAT KEPUTUSAN PRESIDEN Tentang PEMBERHENTIAN WAGUB PAPUA.

Dan mohon Kepada Mendagri, Menko Polhukam R.I, Mensesneg untuk bisa memperhatikan permasalahan yang saat ini mulai memanas di Papua. Dan jangan sampai ada kesan, sengaja memperlambat proses pemilihan Wagub Papua tersebut. ( JS )

Artikel ini telah dibaca 320 kali

Baca Lainnya