Politik

Wednesday, 6 July 2022 - 18:01 WIB

1 month yang lalu

POLEMIK TENTANG IBUKOTA PROVINSI PAPUA TENGAH PASCA BERLAKUNYA UU DOB PAPUA

EBPN.com/Jkt/Juli/2022. Pengamat Politik dan Pembangunan Papua, Adrian Indra, S.Sos ketika diwawancara oleh Team redaksi EBPN.com menyatakan bahwa, masih ada yang perlu dibenahi kembali pasca berlakunya UU DOB di Provinsi Papua, yaitu tentang Penetapan Ibukota Provinsi Papua Tengah.

 

Adrian menyampaikan bahwa, pembagian Provinsi baru di Papua secara wilayah Adat, sudah tepat namun dalam hal penetapannya Ibukotanya, ada kekeliruan yang bisa menimbulkan gejolak besar di kalangan tokoh masyarakat Meepago khususnya yang berada di kota Timika.

” Saya Telah Mendapatkan Info A1 Bahwa 7 suku Besar Meepago Sudah Mengadakan Rapat, Mereka Akan Memalang Jalan Menuju PT Freeport Indonesia, dan Mereka Menuntut Pemerintah Pusat Untuk Bisa Merubah Penetapan Ibukota Provinsi Papua Tengah Menjadi di Timkia, Bukan di Nabire ” ( Adrian Indra/Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

Adrian menyampaikan, kalau pembagian secara Geografis, Nabire memang termasuk bagian dari Wilayah Meepago. Namun hal itu tidak bisa dijadikan patokan untuk menetapkan Nabire sebagai Ibukota Propinsi Papua Tengah. Di Papua, ada hal krusial yang harus diteliti secara lebih mendalam yaitu tentang Sejarah dan adat budaya setiap suku yang mendiami suatu daerah di Papua.

Contohnya, secara garis keturunan, kultur budaya dan bahasa 6 suku  (  suku Yaur, suku Wate, suku Mora, suku Umari, suku Gwoa Napan dan suku Yerisiam *  secara garis keturunan berasal dari suku Saireri. Buktinya 6 suku ini memiliki bahasa sama seperti mereka di daerah Waropen ( Wilayah Adat Saireri ). Bahkan saat ini tokoh tokoh dari 6 suku ini meminta wilayah  Nabire pesisir harus  menjadi wilayah adat Saireri, kata Adrian Indra.

Kabupaten Nabire terletak di Teluk Cendrawasih Papua. Kabupaten ini menjadi satu dari 7 kota sentral di tanah Papua. Akses masuk keluar kabupaten-kabupaten diwilayah Papua Tengah seperti Kabupaten Dogiyai, Deiyai, Paniai, dan Kabupaten Intan Jaya di kabupaten Nabire. Selain itu pintu kedatangan penduduk non Papua melalui Nabire karena akases udara, darat dan laut telah tersedia di kabupaten Nabire. Betapa tidak, kalau Nabire disebut pintu bersama dan kini menjadi miniatur Indonesia kecil. 

Kabupaten Nabire bukanlah tanah kosong yang ada penduduknya setelah kabupaten Dati II Paniai beribu kota Enarotali di pintahkan oleh ke Bumiovi Navandu dan selanjutnya disebut Dati II Paniai ibu kota Nabire. Nama nabire itu sendiri ada arti kata dua suku asli Yerisyam dan Wate. (baca : sejarah Kab Nabire)

Sesungguhnya di Kabupaten Nabire sejak dahulu kala didiami oleh 9 suku asli. 6 suku  dari Nabire Pesisir dan  Kepulauan seperti suku Wate, Yerisyam, Hugure, Umari, Goa dan Mora, sedangkan 3 suku dari Nabire gunung yakni Mee, Auye dan Moi. Jika melongok kedalam dari wilayah adat memang berbeda. 6 Suku dari Saireri dan 3 suku dari Meepago berdasarkan pemetaan 7 wilayah adat yang dibagi pemerintah pasca hadirnya UU Otsus Nomor 21 tahun 2001. 

Sejalan dengan tuntutan aspirasi 6 suku dari Pesisir dan Kepulauan yang ingin keluar dari wilayah adat Meepago dan bergabung dengan wilayah adat Saireri adalah merupakan alasan yang sangat rasional dari aspek kesamaan kultur. Dalam kontek ini 6 suku dari pesisir dan kepulauan tidak mengklaim  kabupaten Nabire masuk dalam wilayah adat Saireri. Namun 6 suku  ini hanya ingin meluruskan sekaligus memperjuangkan Identitas diri mereka sebagai Anak Adat Saireri bukan Meepago. 6 suku tersebut mengakui ada 3 suku dari gunung. Karena itu, mereka dalam setiap orasi dalam menyuarakan aspirasi mereka menyebut diri Pesisir dan Kepulauan Nabire bukan kabupaten Nabire.

Adrian melanjutkan Contohnya lainnya, ketika sebahagian masyarakat di Nabire melaksankan acara adat, mereka bukan waita atau menari berkeliling tetapi mereka tari Yospan yang merupakan budaya orang Saireri, bahkan buat acara adat di pinggi Danau Paniai, gunakan tifa yang merupakan alat musik cara adat Saireri. Dan, pada tangal 16 dan 17 Februari 2022, bertempat di Pantai Maf, Konsolidasi Masyarakat Adat Pesisir Nabire menggelar penandatanganan petisi bahwa Nabire adalah wilayah adat Saireri bukan Meepago yang dipimpin oleh yohanes Wanaha.

” Pemerintah Pusat sebaiknya mempertimbangkan faktor SEJARAH, ADAT, BUDAYA dan Aspirasi Masyarakat di Kab. Nabire sebelum memutuskan penetapan Ibukota Propinsi Papua Tengah. Sehingga pembangunan di Provinsi yang baru di Papua berjalan dengan aman. bukan malahan menambah pesoalan baru yang menghambat pembangunan dan menimbulkan rasa kecewa di sebagian besar kalangan masyarakat suku Meepago  ”  ( Adrian Indra/Pengamat Politik dan Pembangunan Papua )

Diakhir wawancara, Adrian Indra ingin memapatkan sejarah NABIRE dari berbagai prespektif sebagai tambahan informasi kepada Pihak terkait, bukti sejarah agar tidak keliru didalam menetapkan Ibukota Provinsi Papua Tengah di Nabire, yang seharusnya paling tepat adalah di Timika. Karena masyarakat Papua itu, masih sangat kental dengan cinta dan bangga pada adat dan budayanya. Jika ada suatu kebijakan yang bertentangan dengan sejarah Suku, Adat dan Budaya di Papua, akan bisa terus menimbulkan persoalan yang besar dalam pembangunan dan juga gejolak keamanan di Papua.

Asal usul dan arti Nabire

Sebelum mengulas sejarah singkat Kabupaten Nabire maka terlebih dahulu akan disampaikan uraian secara singkat tentang asal usul dan arti Nabire dari beberapa sumber/versi. Uraian mengenai cerita asal usul dan arti Nabire ini bukanlah untuk dipertentangkan tetapi merupakan wacana untuk dibahas secara bersama, sehingga nantinya bisa diketahui asal usul dan arti Nabire yang sebenarnya.

a. Versi Suku Wate

Berdasarkan cerita dari suku Wate, bahwa kata “Nabire” berasal dari kata “Nawi” pada zaman dahulu dihubungkan dengan kondisi alam Nabire pada saat itu yang banyak terdapat binatang jangkrit, terutama disepanjang kali Nabire.
Lama kelamaan kata “Nawi” yang mengalami perubahan penyebutan menjadi Nawire dan akhirnya menjadi “Nabire”.
Suku Wate yang terdiri dari lima suku yaitu Waray, Nomei, Raiki, Tawamoni dan Waii yang menggunakan satu bahasa terdiri dari enam kampung dan tiga distrik.
Pada tahun 1958, Konstein Waray yang menjabat sebagai Kepala Kampung Oyehe menyerahkan tempat/lokasi kepada Pemerintah.

b. Versi Suku Yerisyam

Menurut versi suku Yerisyam Nabire berasal dari kata “Navirei” yang artinya daerah ketinggalan atau daerah yang ditinggalkan. Penyebutan Navirei muncul sebagai nama suatu tempat pada saat diadakannya pesta pendamain ganti daerah antara suku Hegure dan Yerisyam.

Pengucapan Navirei kemudian berubah menjadi Nabire yang secara resmi dipakai untuk memberi nama daerah ini oleh Bupati pertama yaitu Bapak AKBP. Drs. Surojotanojo, SH (Alm).

Versi lain Suku ini bahwa Nabire berasal dari Na Wyere yang artinya daerah kehilangan. Pengertian ini berkaitan dengan terjadinya wabah penyakit yang menyerang penduduk setempat, sehingga banyak yang meninggalkan Nabire kembali ke kampungnya dan Nabire menjadi sepi lambat laun penyebutan Na Wyere menjadi Nabire.

c. Versi Suku Hegure

Versi dari suku ini bahwa Nabire berasal dari Inambre yang artinya pesisir pantai yang ditumbuhi oleh tanaman jenis palem-palem seperti pohon sapu ijuk, pohon enau hutan, pohon nibun dan jenis pohon palem lainnya. Akibat adanya hubungan/komunikasi dengan suku-suku pendatang, lama kelamaan penyebutan Inambre berubah menjadi Nabire.

d. Dalam Hubungannya dengan penyelenggaraan pemerintahan

Nabire dalam kaitannya dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan saat ini merupakan kependekan dari kata-kata N-nyaman, A-Aman, B-bersih, I-indah R-ramah, E-elok yang mengandung makna bahwa “Nabire” (nyaman, aman, bersih, indah, ramah dan elok) tersebut merupakan suatu kondisi yang diharapkan dan membutuhkan keterlibatan semua lapisan masyarakat untuk mewujudkannya.

e. Jaman sebelum Pemerintahan Belanda

Hingga saat ini, karena keterbatasan sumber data/informasi maka apa dan bagaimana penyelenggaraan pemerintahan pada fase ini belum bisa diuraikan.

2. Jaman Pemerintahan Belanda

Wilayah Tanah Papua sudah sejak tahun 1828 dianggap sebagai bagian dari wilayah/tanah jajahan Belanda di Kepulauan Indonesia, namun kekuasaan Pemerintahan Belanda baru benar-benar terwujud di Papua ini pada tahun 1898 ketika Tweede Kamer (Parlemen Belanda) mensahkan Anggaran Belanja sebesar F. 15.000 (Gulden), untuk mendirikan pemerintahan di daerah jajahannya.

Papua pada waktu itu Irian Barat dibagi menjadi dua bagian, masing-masing dikuasai oleh Kontrolir Belanda, bagian utara dinamakan Afdeling Noord Nieuw Guinea berkedudukan di Manokwari dan menguasai daerah yang terbentang dari Jamursba (Kaap de Guide Hoop).
Sebelah barat sampai ujung timur Teluk Humbolt, dan bagian barat dinamakan West en Zuid Nieuw Guinea berkedudukan di Fak-fak dan menguasai Daerah Jamursba ke selatan, menyusur ke timur sampai ke perbatasan daerah jajahan Inggris (PNG sekarang).

Dengan demikian wilayah Kabupaten Dati II Paniai sebelum dimekarkan masuk ke Noord Guinea dan sebagian lagi masuk ke West en Zuid Nieuw Guinea. Berkali-kali Pemerintahan Penjajah Belanda mengadakan pembagian wilayah Papua ini untuk memudahkan jangkauan penguasaan atas daerah jajahannya.

Upaya pembagian daerah dalam satuan-satuan Daerah Administratif selalu terbentur pada kenyataan yang sulit, sehingga akhirnya harus menyesuaikan diri dengan kenyataan kondisi wilayah.

Hingga tahun 1930 orang belum mengetahui adanya penduduk di Daerah Pegunungan Tengah, demikian pula penduduk daerah ini belum mengetahui adanya Pemerintah yang menguasai wilayahnya.

Oleh sebab itu Pos Pemerintahan pertama yang ada di 3 wilayah ini dulu (Nabire, Paniai dan Puncak Jaya) pada masa Penjajahan Belanda sampai tahun 1938 hanya terdapat pada 2 (dua) tempat dipesisir pantai yaitu :

  • Pos Pemerintahan yang pertama di Kwatisore (Distrik Yaur sekarang) dibuka pada tahun 1912 oleh Gezaghebberd Welt dari Onder  Afdeling di Manokwari.
  • Pos Pemerintahan pertama di Napan Weinami setelah Bestuur Assistent dari Serui mengunjungi Napan tahun 1920 dan untuk pertama kalinya ditempatkan Bestuur Assistent bernama A. Thenu di Napan Weinami, wilayah kekuasaannya meliputi seluruh Pesisir Pantai ke Goni dan Daerah Pedalaman.

Awal mula dibukanya Pos Pemerintahan Belanda di Enarotali (Wisselmeren) setelah Pastor Tillemans mengunjungi daerah-daerah pedalaman Paniai melalui Kokonau pada tahun 1932 dengan misi penginjilan Katholik.
Kemudian awal April 1937 di sebelah barat pegunungan tengah Letnan Dua Laut Ir. F.J. Wissel Pilot dari perusahaan Nederlands Nieuw Guinea Petroleum Maatschapij (NNGPM), menemukan gugusan danau di kawasaan pegunungan yang sama sekali belum dikenal, bahkan di peta bumi masih berwarna putih.

Untuk memastikan penemuan ini, tanggal 18 September 1937 dimulailah ekspedisi yang dipimpin langsung oleh Assitent Residen Fak-Fak Dr. J.W. Cator dan pada tanggal 3 Oktober 1937 menemukan sekelompok masyarakat pegunungan. Penduduk disini termasuk Suku Kapauku yang kemudian dikenal saat ini dengan nama Suku Ekagi. Dalam perjalanan pulang, Cator mengajak beberapa orang Marga Zonggonau dari Suku Moni sebagai Penunjuk Jalan dan Juru Bahasa.

Pada tanggal 10 November 1938 Pos Pemerintahan Belanda dibuka untuk pertama kali, pejabat yang pertama kali bertugas disini adalah J.F. Stutterheim, sebagai Assistent Controleur, kemudian awal Februari 1939 Dr. J.F. Victor De Bruin menggantikannya sebagai Controleur di Wisselmeren.

Beberapa tahun kemudian Pemerintah Belanda membuka Onder Distrik di Nabire, yaitu pada tahun 1942, dengan Pejabat Distrik Hooft Bestuur Assistent (H.B.A.) Somin Soumokil.

Pada zaman Gubernur Van Waardenburg tepatnya mulai 1 April 1952 wilayah Papua dibagi dalam 4 Afdeling. Wilayah Paniai merupakan bagian dari Afdeling Central Nieuw Guinea yang terbagi dalam 3 Onder Afdeling yaitu :

a. Onder Afdeling Wisselmeren dengan ibu kota Enarotali
b. Onder Afdeling Tigi dengan ibu kota Waghete
c. Onder Afdeling Grothe Valley dengan ibu kota Wamena

Dalam perkembangan selanjutnya wilayah Paniai dimasukkan dalam Afdeling Geelvinkabaai yang berkedudukan di Biak sebagai Waarnement Residen dengan 2 Onder Afdeling yakni Wisselmeren (Enarotali) dan Tigi, sedangkan Onder Afdeling Baliem Valley dimasukan dalam Afdeling Holandia (Jayapura).

Adapun nama-nama HPB Onder Afdeling Wisselmeren sejak 10 November 1938 sampai dengan tahun 1962 menjelang penyerahan kekuasaan, sebagai berikut :

  1.   Dr. J. F. Stutterheim Periode 10-11-1938 s/d Feb 1939
  2.   Dr. J. V. de Bruin Periode Feb 1939 s/d 1947
  3.   Meyer Raneff Periode 1947 s/d 1949
  4.   Raphael de Haan Periode 1949 s/d 1955
  5.   J. Massink Periode 1955 s/d 1960
  6.   Mr. J. Ch. Haring Periode 1960 s/d 1962
  7.   Mr. Kron Periode 1962 s/d UNTEA

Sedangkan yang menjadi HPB Tigi (Waghete) pada tahun 1961 adalah Masaairuc. Sementara itu pejabat-pajabat wilayah Distrik di Wisselmeren dan Tigi sejak 10 November 1962 menjelang penyerahan kekuasaan adalah sebagai berikut :

  1.   H. Bosh, Adjunct Administratif Ambtenaar (A.A.A) Distrik Paniai Timur
  2.   L. Latenstein, A.A.A. Distrik Paniai Barat
  3.   Weinand Wambrauw, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Aradide merangkap Homeyo
  4.   Hans Inggabouw, Bestuur Assistant (B.A) Distrik Tigi
  5.   Florens Imbiri, Candidaat Bestuur Assistant (C.B.A) Distrik Moanemani
  6.   Edmundus Inggirik (C.B.A) Distrik Mapia
  7.   Andreas Karma, Candidat bestuuur Assistent (C.B.A) Distrik Nabire

Pembagian terakhir menjelang penyerahan kekuasaan pada tahun 1961 wilayah Papua terbagi dalam 6 Afdeling, 83 Onder Afdeling, 83 Distrik dari 2.087 Dorp serta 5 wilayah eksplorati. Pada zaman itu Paniai masuk dalam Central Bergland dengan kedudukan Ibukota sementara di Holandia. Di wilayah Paniai terdapat 2 Onder Afdeling yaitu Wisselmeren dan Tigi serta terdapat 5 wilayah Eksplorati Resort (daerah Operasi), yaitu Westelijke Bergland, Bokondini en Zwart Valley dan Noord Oost en West Baliem serta Oostelijke Bergland.
Pada masa pemerintahan kedua Onder Afdeling tersebut memiliki wilayah Distrik yang meliputi :

Onder Afdeling Wisselmeren meliputi :

1. Distrik Paniai Timur
2. Distrik Paniai Barat
3. Distrik Aradide

Onder Afdeling Tigi meliputi 3 wilayah Distrik yaitu :

1. Distrik Tigi
2. Distrik Kamu
3. Distrik Teluk Sarera di Nabire

3. Jaman Pemerintahan Republik Indonesia

Setelah Irian Barat, kini Papua kembali ke Pangkuan Ibu Pertiwi, maka dengan Surat Keputusan Wakil Perdana Menteri Republik Nomor : 120/PM/1965 tanggal 23 November 1965, Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Administratif yang terlepas dari Kabupaten Jayawijaya, dengan Ibukota Enarotali. Berhubung Ibukota Enarotali berada di daerah pedalaman, maka berdasarkan pertimbangan efektifitas dan efisiensi, Ibukota Kabupaten Paniai dipindahkan dari Enarotali ke Nabire pada tahun 1966 dengan alasan Nabire yang berada di Daerah Pantai merupakan pintu masuk ke daerah pedalaman melalui transportasi laut sesuai dengan Surat Usul Bupati Administratif Paniai Nomor : 1035/PU/66 tanggal 17 Oktober 1966.

Sejalan dengan Pergantian Undang-undang Pemerintahan daerah, yaitu nomor 18 tahun 1965, maka Pemerintah Pusat menetapkan Undang-undang Nomor 12 tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-Kabupaten Otonom di Irian Barat, dengan demikian Kabupaten Administratif Paniai ditetapkan menjadi Kabupaten Otonom atau Kabupaten Daerah Tingkat II Paniai.


Pembangunan Daerah sejak Pelita I dan seterusnya, menuntut adanya peningkatan pelayanan Pemerintah dalam menjawab kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat, menyebabkan pada tahun 1984 berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 821.26-769 tanggal 3 Oktober 1984, Kabupaten Dati II Paniai dibentuk 2 wilayah Pembantu Bupati yaitu Pembantu Bupati Enarotali dan Pembantu Bupati Mulia, sehingga secara administratif Kabupaten Dati II Paniai dibagi menjadi 2 wilayah Pembantu Bupati, 17 Kecamatan, 9 Perwakilan Kecamatan, 332 Desa, 9 Kelurahan dan 6 UPT sebagai Desa Persiapan. Kemudian berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 65 Tahun 1996 tentang Penetapan 63 Kecamatan di Provinsi Irian Jaya. Kecamatan tersebut diatas ditetapkan menjadi Kecamatan definitif.

Selama berstatus menjadi wilayah Pembantu Bupati, yang pernah menjabat sebagai Pembantu Bupati di kedua wilayah tersebut adalah :

1. Pembantu Bupati Enarotali

a. Drs. W. Wambrauw tahun 1984 – 1986
b. Agustinus Isir, BA tahun 1986 – 1996

2. Pembantu Bupati Mulia

a. Drs. Ruben Ambrauw tahun 1984 – 1993
b. Drs. AMS. Ardiwinata tahun 1993 – 1994
c. Drs. Marthen Talebong tahun 1994 – 1996

Karena meningkatnya beban tugas dan volume kerja serta pertimbangan efektifitas dan efisiensi dalam pembinaan, pengendalian, koordinasi, perencanaan dan pelaksanaan kegiatan pembangunan wilayah serta untuk memperluas jangkauan pelayanan kepada masyarakat, maka berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor : 52 tahun 1996 Kabupaten Dati II Paniai dimekarkan menjadi 3 Kabupaten yaitu :

a. Kabupaten Dati II Nabire dengan Ibukota Nabire
b. Kabupaten Administratif Paniai dengan Ibukota Enarotali
c. Kabupaten Administratif Puncak Jaya dengan Ibukota Mulia

Saat ini kedua Kabupaten administratif tersebut telah berubah status menjadi Kabupaten Otonom.

Selanjutnya dengan perubahan Undang-Undang Pemerintahan Daerah dari Undang-Undang Nomor: 5 Tahun 1974 menjadi Undang-Undang nomor : 22 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah, dengan konsep Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, maka daerah Tingkat II dihapus, sehingga sebutan Kabupaten Dati II Nabire berubah menjadi Kabupaten Nabire.

Perkembangan penyelenggaraan pemerintahan daerah selanjutnya mengacu kepada, Undang–undang nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Undang-undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Provinsi Papua. ( IP )

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 50 kali

Baca Lainnya