Pemerintahan Politik

Saturday, 14 August 2021 - 19:33 WIB

9 months yang lalu

Polemik Penerapan 2 Calon Wagub Papua

EBPN.com. Penetapan nama 2 orang calon wakil Gubernur Papua, masih berpolemik sampai saat ini. Menurut Informasi dari sumber yang bisa dipercaya, Partai Koalisi akan melaksanakan rapat kembali pada hari Senin ini. Berbagai trick dan strategi Politik oleh beberapa partai politik gencar diberitakan oleh di media online. Suka tidak suka penetapan 2 nama cawagub Papua PAW ini bisa dibilang juga semacam adu kekuatan dan bebrapa kubu yang ada di Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid 2.

Setelah penetapan 2 nama cawagub Papua ini, secara kasat mata dapat terlihat dalam partai koalisi terdiri dari 2 Kubu Besar, yaitu yang setuju dengan 2 nama yang telah dibacakan pada rapat Partai koalisi sebelumnya ( KK dan YW ) serta kubu yang tidak setuju dengan penetapan 2 nama itu. Kubu dari Partai yang setuju ( Demokrat, Hanura, PPP, PKB, PKPI ) dan Kubu dari Partai yang tidak setuju ( Nasdem, Golkar, PAN, PKS ).

Terbentuknya 2 kubu besar dalam partai koalisi Papua Bangkit 2 ini, sah-sah saja dan itu juga merupakan hal yang wajar dari suatu perjuangan Partai Politik untuk mencapai kepentingan dan tujuannya.

Kenapa bisa sampai terbentuk 2 kubu ? kenapa penentuan 2 nama cawagub Papua itu tidak bisa diselesaikan secara musyawarah/mufakat saja dilingkungan internal 9 partai koalisi itu ? Jawabannya, karena posisi Wakil Gubernur Papua 2021-2023 ini sangat STRATEGIS sekali sebagai Jembatan Emas menuju Papua 1 tahun 2024. Hal ini disebabkan pada tahun 2024, masa jabatan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua telah berakhir dan Lukas Enembe tidak bisa mencalonkan diri kembali.

Proses penggantian wakil Gubernur Papua ini, bukan hanya hangat di Papua, tetapi di Pemerintah Pusat Jakarta, proses ini sangat diperhatikan. Jakarta juga mempunyai kepentingan, siapa Figur calon wagub Papua tersebut, bagaimana track recordnya dan bagaimana kerjasama serta komunikasinya dengan fihak Pemerintah Pusat Jakarta.

Hal lainnya yang ikut membuat proses penetapan calon wakil Gubernur Papua ini, adalah tentang figur calon Wagub Papua tersebut didalam menjalin menjalin hubungan yang harmonis dan berkomunikasi yang baik dengan Pemerintah Pusat Jakarta.

Sudah tentu, Jakata menginginkan seorang wakil Gubernur yang berkarakter tenang, Good Communication dan juga bisa menjaga ketenangan di Papua, yang bisa fokus membantu sisa masa jabatan Gubernur Lukas Enembe dengan baik dan Happy Ending. Jakarta akan keberatan dengan Figur seorang wakil Gubernur yang sering mengkritik kebijakan Presiden, serta kebijakan Pemerintah Pusat lainnya, karena hal itu akan menghambat kerja dan pembangunan Papua serta membuat hubungan Jakarta – Papua menjadi tidak Harmonis.

Suatu  hubungan yang harmonis diawali oleh sikap dan perilaku yang saling menghormati dan komunikasi yang baik antara Jakarta-Papua. Jika pejabat pemerintahan di Provinsi Papua yang juga kepanjangan tangan dari Pemerintahan Pusat Jakarta. Jika nantinya calon Wagub Papua yang akan dipilih ini,  sering mengkrtik dan melawan kebijakan atasannya, ini bukanlah suatu bentuk kerjasama yang Harmonis. Papua akan terus gaduh yang menyebabkan terhambatnya pembangunan Papua dan peningkatan kesejahteraan masyarakatnya.

Karena, dalam era kemajuan teknologi saat ini, semua penyataan-pernyatan dari calon Gubernur Papua ini bisa dilacak di Internet dan search engine Google.

Kehidupan manusia tidak dapat lepas dari apa yang disebut dengan komunikasi. Lewat komunikasi setiap individu dapat saling menerima dan menyampaikan gagasannya secara langsung maupun tidak langsung. 

Peranan komunikasi dalam dunia pemerintahan merupakan tema pokok pembicaraan, seminar, diskusi-diskusi para aktor pemerintahan maupun di kalangan peminat atau pemerhati sampai kaum awam, terutama di Negara-negara sedang berkembang dalam dua dasawarsa terakhir ini.

Namun, dalam Era Otonomi Daerah, terdapat ketimpangan dalam system komunikasi diantara pemerintah dan masyarakat. Bahkan terdapat perbedaan sudut pandang kepentingan yang sangat prinsipil.

Hal ini tentang mempengaruhi pihak pemerintah dalam mensosialisasikan kebijakannya, atau koordinasi dalam pemerintahan sendiri atau pula dalam hal penyampaian aspirasi   dari masyarakat kepada pemerintah.

Salah satu tujuan dari komunikasi pemerintahan adalah saling menghormati dan saling mendukung kebijakan yang telah ditetapkan, membangun hubungan yang kondusif dalam hal penyampaian gagasan dari masing-masing pihak. 

Khusus untuk Papua, memang tugas dari seorang pemimpin untuk mensejahterakan Orang Asli Papua, namun bukan berarti harus menabrak dengan gaya bahasa komunkasi yang konfrotatif/ berseberangan. Apalagi Papua sangat sensitif dengan isue separatisme. Jangan sampai, karena gaya bahasa yang suka menyerang Pemerintah Pusat ini justru akan membuat Pembangunan di Papua menjadi terhambat.

Kembali kepada pembahasan tentang polemik di Partai Koalisi Papua Bangkit jilid 2 yang terdiri dari 9 partai tersebut. Apabila pada akhir rapat-rapat tidak mencapai kata sepakat, jalur votinglah yang akan ditempuh. Kelompok mana yang memperoleh dukungan suara terbanyak. Karena dukungan dari anggota Partai koalisi yang terbanyak adalah cerminan dari suara keputusan partai koalisi. Sentral power keputusan 2 nama cawagub Papua ini secara Undang-Undang No 10 tahun 2016, bukan berada di Ketua Partai Koalisi, tetapi berada di ketua Partai-Partai Politik Yang Ada didalam Koalisi itu sendiri. ( Rio Suhendra, S.H )

Artikel ini telah dibaca 227 kali

Baca Lainnya