Kenius Kogoya Nasional Pemerintahan Politik

Friday, 5 November 2021 - 20:37 WIB

6 months yang lalu

PEMILIHAN WAGUB PAPUA PAW MERUPAKAN SALAH SATU AGENDA PENTING PEMERINTAHAN PAPUA

 

Suksesnya Pergelaran PON XX 2021 di Papua merupakan salah satu agenda besar dan penting pada Provinsi Papua, selain itu Pepanas di Papua  juga merupa agenda yang juga masuk kedalam list agenda penting. Pergelaran acara tersebut begitu heboh bahkan hingga keseluruh penjuru Indonesia bahkan hingga ke mancanegara. Namun dibalik agenda-agenda penting tersebut, ternyata masih ada agenda yang ternyata juga tidak kalah penting terkhusus bagi masyarakat Papua, yaitunya  pemilihan Wagup Papua PAW yang sampai saat ini masih dalam keadaan kosong.

Informasi mengenai proses dan tahapan yang harus dilalui oleh DPRP dan Partai Politik juga tidak banyak terlihat baik di media sosial maupun media offline, padahal agenda ini sangat penting untuk melanjutkan  roda pemerintahan Provinsi Papua dan melaksanan program kerja bersama Gubernur Papua saat ini yang dalam kondisi yang belu Fit 100 %.

Jika dianalisa mekanisme Undang-Undang tentang Pemilihan Wagub Papua PAW ini, ada beberapa hal penting yang harus dilalui atau dipenuhi yaitu :

  1. Rekomendasi dari DPP Partai Politik koalisi Lukmen Jilid 2 kepada Kenius Kogoya dan Yunus Wonda apakah semuanya sudah ada ?
  2. Apakah DPRP sudah mengadakan rapat Paripurna dan Membuat surat usulan tentang Pemberhentian alm. Bp. Klemen Tinal sebagai Wagub Papua ke Presiden c/q Mendagri ?
  3. Apakah Presiden sudah menandatangani surat pemberhentian itu dan sudah dikirimkan ke Gubernur Papua dan DPR Papua ?
  4. Selanjutnya DPR Papua Membentuk Pansus dan melaksanakan pemilihan Wagub Papua PAW itu. DPRP telah menerima surat dari Mendagri dalam hal ini Dirijen Otda memerintahkan DPRP untuk melakukan Rapat Paripurna berhalangan tetap. Sesuai mekanisme Dewan, setiap  surat yang masuk harus dijawab surat itu, dan Bamus ( Badan Musyawarah ) yang akan memutuskan untuk membalas surat itu. 

DPR Papua harus membentuk Panitia khusus, guna memverifikasi data calon Wagub Papua serta mengusulkan 2 Nama yang nantinya akan dilanjutkan ke MRP mengenai orang Asli Papua (OAP) dan dikembalikan ke DPRP. Oleh karena itu DPRP harus membentuk Pansus harus di dalam Bamus. Karena DPRP diberi amanat tentang Wagub Papua yang meninggal dunia, dengan adanya panitia khusus, tentunya hal ini akan mempermudah pemilihan wagub yang nantinya akan menjalankan amanat masyarakat.

Jhony Banua Rouw, SE selaku Ketua DPR Papua telah menggelar rapat paripurna dalam rangka pengumuman usul pemberhentian wagub Papua masa jabatan 2018 — 2023 dalam penjelasannya DPR Papua telah menerima tembusan formulir berita dari Kemendagri Nomor : T.131.91/33-46/OTDA tanggal 21 Mei 2021, yang pada intinya Kemendagri memberikan petunjuk terkait wafatnya wagub Klemen Tinal.

Maka sesuai pasal 79 ayat UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjelaskan bahwa pemberhentian kepala daerah dan atau kepala daerah diumumkan oleh pimpinan DPRD dalam rapat paripurna dan diusulkan oleh pimpinan DPRD kepada presiden melalui menteri untuk gubernur dan wagub serta kepada menteri melalui gubernur sebagai wakil pemerintah pusat untuk Bupati dan atau wakil Bupati, Wali Kota atau wakil Wali Kota untuk mendapatkan penetapan pemberhentian.

Dengan demikian DPR Papua memiliki landasan hukum yang kuat untuk menindaklanjuti dengan menggelar rapat paripurna tentang pengumuman usulan pemberhentian mendiang  Klemen Tinal, SE, MM sebagai wagub Papua masa jabatan 2018 — 2023.

DPRP harus segera memiliki agénda yang jelas dan pasti tentang tahapan serta proses pemilihan wagub guberbur, yang nantinya masyarakat Papua bisa mempedomani apa yang telah diumumkan oleh DPRP mengenai hal tersebut. Karena masyarakat Papua masih menantikan sosok seorang Wakil Gubernur PAW yang baru untuk menjalankan perputaran roda pemerintahan dan membantu Gubernur saat ini menjalankan visi dan misi menuju Papua lebih maju kedepannya. (JS)

Artikel ini telah dibaca 116 kali

Baca Lainnya