Nasional Pemerintahan Politik

Thursday, 10 March 2022 - 14:11 WIB

2 months yang lalu

Musa Haluk : Statemen Gubernur Papua pada 2019, perlu dilihat secara Utuh dan Luas dalam Konteks Papua dan Indonesia

Pada 2014 Gubernur Papua telah mengirim surat resmi menolak Pemekaran Provinsi kepada Pemerintah Pusat dan meminta kewenangan Lebih untuk urus Papua.

Sebelumnya, pada akhir 2013, Gub. Papua bersama Gub. Papua Barat bersama Ketua MRP, DPRP telah bertemu Presiden SBY. Saat itu Gub LE menyampaikan Otsus Plus. SBY setuju dan mempersilahkan Gub Papua dan Papua Barat untuk merumuskannya.

Pada awal tahun 2014 Draf Otsus Plus diserahkan kepada Presiden SBY di Istana Bogor.

Pada bukan Oktober 2014 Jokowi menggantikan SBY. Pada Februari 2015, Draft Otsus Plus yang siap disahkan melalui Paripurna, Pemerintah Melalui Menteri Hukum dan HAM menolak untuk disahkan (Partai penguasa Intervensi melalui Menterinya). Sikap Pemerintah pusat ini membuat Gubernur Papua kecewa.

Menjelang Pilgub Papua, mulai memasuki 2017 Gub. Papua diganggu dengan beberapa Kasus Korupsi. KPK, Polda, Polri hingga BIN bergantian meneror mental dan psikologi Gub. Papua.

Mulai memasuki 2018-2019 isu pemekaran didorong lagi. Lagi-lagi kelompok yang semula ganggu lewat hukum mulai berkolaborsi kemudian masuk melalui isu Pemekaran. Muncul isu Pemekaran Provinsi Mamta, Saireri dan Papua Selatan.

Tahun berikutnya Mamta dan Saireri bersatu membuat nota kesepakatan bersama. Dari narasi yang dikembangkan oleh para elit politik dua wilayah ini (Saireri-Mamta) cukup rasis dan diskriminatif bahwa mmereka tidak mau dipimpin oleh orang ” Gunung .”

Sejak 2018-2019 terus mengganggu Gub. Enembe dengan isu pemekaran provinsi Papua. Pada saat itu para Bupati di Lapaqo dan Meepaqo tidak ada suara pemekaran terkecuali Bupati Nabire, Isayas Douw (wilayah Nabire secara adat masuk Saireri dan Pak Douw sendiri dari Meepaqo).

Dalam menjawab dinamika pemaksaan pemekaran Taby Saireri dan Papua Selatan, Gubernur Marah. Dia tidak mau pemekaran Provinsi Papua. Tetapi apabila Jakarta dan Elit Politik Taby-Saireri dan Papua Selatan bersama elit Pusat menggerogotinya, Gub. Enembe tantang Pusat dengan mengatakan, “Kalo pusat bisa membiayai, 7 provinsi sekalian saja.”

Statemen Gub. L.E tadi disampaikan terbuka pada 15 September 2019 di Jayapura.”

Pada Minggu berikutnya, pemerintah Pusat menanggapi pernyataan Gubernur Papua. Mendagri Cahyo Kumulo menyampaikan, “Pemerintah Tidak akan Mekarkan Papua. Kami masih berlakukan moratorium. Selama moratorium ini, kedepan Papua tidak akan di Mekarkan. Moratorium juga berlaku untuk daerah lain di Indonesia.”

Pada Oktober 2019, saat 61 orang LMA Pro NKRI, yang diatur BIN-Menko Polhukam bertemu Presiden Jokowi pasca perlawanan Rasisme, wacana pemekaran Papua mencuat kembali. Sebab isu pemekaran Papua disampaikan diantara permintaan lainnya yang dibacakan ketika itu.

Pada 2020, akibat Covid 19 tidak ada lebijakan yang berarti bagi Papua. Semua mengunci diri di dalam rumah/kota masing-masing.

Pada akhir 2020 hingga pertengahan 2021 semua vokus Penolakan Otsus Jilid 2. Aksi massa dan aksi penggalangan petisi digalakkan rakyat Papua melalui PRP.

MRP sebagai anak Kandung Otsus mulai menyelenggarakan RDP dan pada saat yang sama terjadi penghadangan dimana2 terhadap anggota MRP. Jakarta seakan tutup mata. Operasi Militer di beberapa wilayah di Papua meningkat dan masih berlanjut hingga saat ini.

Pada July 2021, Jakarta secara sepihak mengesahkan Otsus Jilid 2 dan dijadikan sebagai pintu masuk pemerintah pusat mendorong Pemekaran Papua.

Mulai memasuki Tahun 2022, wacana pemekaran mencuat kembali lagi. Komisi 2 (dilapangan/Papua pakai Konsolidasi Partai Golkar ) dan elit politik di Papua khususnya para Bupati yang akan habis masa jabatannya pada 2022-2024 mulai menginisiasi Pemekaran Papua (Lapaqo dan juga Meepaqo). Pemekaran menjadi tempat untuk mereka cari hidup dan mempertahankan kekuasaan (Uang, Jabatan, kekuasaan).

Dalam pemahaman Pemerintah Indonesia khususnya BIN (Mantan Kepala BIN Hendropriyono : pindahkan 2 Juta Orang Papua Ke Manado dan Pengalaman Pemekaran Papua Barat pada 2003 dan Budi Gunawan fasilitasi 61 orang minta pemekaran Provinsi pada saat ketemu Presiden Jokowi pada 2019 ) maupun Mendagri, Tito Karnavian (Tito sering klain diri nara sumber/mengetahui masalah Papua: keluarkan Undangan para Bupati Lapaqo, Papua Selatan dan Meepago ketemu di Jakarta pada 12 Maret 2022) pemekaran wajib dilakukan dalam rangka politik pendudukan, membunuh Ideologi Papua Merdeka.

Karena itu mereka akan lawan/tabrak aturan moratorium sebelumnya, aturan Hukum. Sebab sesuai aturan Papua tidak layak di mekarkan tetapi demi politik pendudukan mereka lawan aturan hukum sendiri.

Sementara para elit Papua yang hampir semuanya adalah para Bupati dan elit politisi lokal Papua yang akan meletakan jabatan (tidak akan menduduki periode ke 3 sebagai Bupati/Wali Kota) melihat Pemekaran sebagai sarana yang harus diperjuangkan untuk melanjutkan dan memperoleh: Kekuasaan, Jabatan dan Uang.

Jadi kembali lagi bahwa statemen Gub. Papua pada 2019 yang minta pemekaran Papua menjadi 7 provinsi mesti dilihat dalam konteks Papua dan Indonesia yang lebih luas dan utuh. Juga perlu ditempatkan dalam hubungan dengan elit lokal Papua dan para aktor di Pusat dalam mengejar kepentingan dan keserakahan mereka.

Demikian tanggapan umum saya untuk diketahui. Salam Waras.✊🏿

 

 

 

 

Artikel ini telah dibaca 84 kali

Baca Lainnya