Kenius Kogoya Pemerintahan Politik

Tuesday, 28 December 2021 - 19:09 WIB

5 months yang lalu

Memaknai Pesan Gubernur Papua Pada HUT ke 72 Propivinsi Papua

 

Tanggal 27 Desember 2021, adalah Hari Ulang Tahun Provinsi Papua yang ke 72, dan Gubernur Papua ( Bp. Lukas Enembe ) melalui juru bicaranya menyampaikan 6 pesan penting bagi generasi Papua yang harus kita maknai dan kita aktualisasikan pesan penting tersebut. Bp. Lukas Enembe menyampaikan bahwa, usia Propinsi Papua yang sudah memasuki 72 tahun, adalah usia yang sudah sepatutnya menjadikan Papua sebagai daerah yang siap menyambut perubahan, terbuka akan inovasi dan dewasa dalam bersinergi. Adapun 6 pesan dari Gubernur Papua tersebut ialah : 

  1. Kita semua harus mengucapkan rasa syukurnya atas sejumlah raihan dan capaian yang dihasilkan oleh Pemprov Papua bersama-sama dengan seluruh masyarakat pada 2021 ini.
  2. Bahwa Papua mampu membuktikan kepada Bangsa Indonesia dalam suksesnya menyelenggarakan PON XX dan Peparnas XVI 2021,”
  3. Gubernur Papua menyambut baik atas banyaknya masukan dari sejumlah elemen. Hal itu menunjukan bahwa kepedulian dalam membangun Papua masih dalam koridor yang terang.
  4. Gubernur juga mengajak seluruh anak muda di Papua untuk dapat berkontribusi aktif dalam berbagai bidang.
  5. Gubernur juga mengaku merasakan dampak dari perubahan sejumlah peraturan perundang-undangan yang mempersempit ruang gerak Pemprov Papua serta membatasinya.
  6. Jika ada limitisasi, kita harus mampu berinovasi, apabila tidak, kita akan terpuruk mundur lagi dan hanya menjadi daerah yang terus-terusan bertopang pada simpati,”

Gubernur Papua berharap agar generasi yang akan datang senantiasa bisa belajar dari berbagai keberhasilan yang telah dicapai pada ERA KEPEMIMPINANNYA dan Mensyukuri peran yang dijalani hari ini.

Dari 6 pesan tersebut, media melihat bahwa memang benar Era Kepemimpinan Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua telah berhasil membawa banyak kemajuan didalam pembangunan Papua. Tentang apa apa saja yang telah berhasil dibangun oleh Gubernur Lukas Enembe, tidak perlu kita uraikan satu persatu dalam tulisan ini. Yang sangat menonjol adalah dalam Bidang Tata Admintrasi Pemerintahan, Pendidikan, Kerukunan Umat Beragama, Kesehatan, Infrastruktur dan juga Bidang Olahraga.

Gubernur Lukas Enembe memimpin Papua betul betul mengedepankan untuk kemajuan dan kesejahteraan Orang Asli Papua, walaupun terkadang harus bertentangan dengan Pemerintah Pusat, namun Gubernur Lukas Enembe terus maju tanpa takut akan kehilangan jabatannya.

Media EBPN.com dalam kesempatan ini ingin menguraikan tentang yang dimaksud oleh Gubernur Papua tentang adanya Undang-Undang yang mempersempitkan kewenangan dari Pemerintah Pronvisi Papua ?  Menilik pada Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua yang baru diundangkan pada 19 Juli 2021 lalu, peran dan ‘sentralisasi pengaturan’ pemerintahan daerah khusus Provinsi Papua oleh pemerintah pusat begitu kental terasa.

Bagaimana tidak, setelah adanya perubahan 18 pasal dalam UU Otsus 2001 dan adanya dua penambahan pasal baru, pemerintah pusat memiliki beberapa kebijakan yang tidak dapat diganggu gugat oleh masyarakat Papua. Lantas pertanyaannya, seberapa dominan pemerintah pusat dalam UU Otsus 2021 ini? Jika mencermati seluruh perubahan dan penambahan yang ada, setidaknya terdapat dua peran pemerintah pusat yang begitu dominan dan mengesampingkan peran pemerintah daerah yang seharusnya menjadi pihak utama dalam pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

Pertama, terkait dengan pembentukan badan khusus yang diketuai oleh Wakil Presiden Republik Indonesia. Pada Pasal 68A UU Otsus 2021, dalam rangka sinkronisasi, harmonisasi, evaluasi, dan koordinasi pelaksanaan Otonomi Khusus dan pembangunan di wilayah Papua, dibentuk suatu badan khusus yang kemudian bertanggung jawab secara langsung kepada Presiden. Badan khusus ini diketuai oleh Wakil Presiden dan beranggotakan Menteri Dalam Negeri, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Menteri Keuangan, serta satu orang perwakilan dari setiap provinsi di Provinsi Papua sebagai anggotanya.

Hal inilah yang kemudian menampakkan bahwa pemerintah pusat melakukan over-control penyelenggaraan pemerintahan di daerah Otonomi Khusus Provinsi Papua. Badan Khusus ini akan mengungkung kebebasan dan keleluasaan pemerintah daerah dalam menentukan dan membuat kebijakan di daerah otonomi khususnya. Sangat potensial, akan ada kewenangan yang saling tumpang tindih antara kewenangan yang dimiliki oleh badan khusus dan kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah, bahkan lebih jauh lagi akan mengurangi dan memangkas kewenangan pemerintah daerah Provinsi Papua.

Sesuai dengan statement dari Ketua Panitia Khusus RUU Otsus Papua Komarudin Watubun pada Juli lalu, pembentukan badan khusus ini merupakan simbol kehadiran Istana di Papua, namun di sisi lain juga merupakan simbol arogansi dan sikap otoriter pemerintah pusat atas pelaksanaan pemerintahan di daerah otonomi khusus Provinsi Papua.

Kedua, terkait dengan usulan pemekaran daerah. Pada Pasal 76 UU Otsus 2021, pada ayat (2) pemerintah pusat kembali menampakkan arogansinya atas usulan pemekaran daerah di daerah otonomi khusus Provinsi Papua. Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat dapat melakukan pemekaran daerah provinsi dan kabupaten/kota menjadi daerah otonom untuk mempercepat pemerataan pembangunan, peningkatan pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat, serta mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua dengan memperhatikan aspek politik, administratif, hukum, kesatuan sosial-budaya, kesiapan sumber daya manusia, infrastruktur dasar, kemampuan ekonomi, perkembangan pada masa yang akan datang, dan/atau aspirasi masyarakat Papua.

Munculnya subjek yang dapat mengusulkan adanya rencana pemekaran daerah pada ayat (2) ini merupakan bentuk lain atas arogansi pemerintah pusat dalam upaya pemekaran di daerah otonomi khusus Provinsi Papua dalam UU Otsus 2021. Ayat (2) tersebut kemudian dipertegas kembali dengan pengaturan di ayat (3) Pasal 76 yang mengatur bahwa jika Pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat menyatakan usulan atas pemekaran daerah di Papua, maka pemekaran tersebut dilaksanakan dengan tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan.

Sesuai dengan Penjelasan Pasal 76 ayat (3) yang dimaksud dengan “tanpa dilakukan melalui tahapan daerah persiapan” termasuk tanpa harus memenuhi persyaratan dasar dan persyaratan administratif.

Jika dibandingkan dengan pengaturan pemekaran daerah dalam Undang-Undang Pemerintahan Daerah, pemekaran daerah secara detail dan rigid harus dilaksanakan dengan pemenuhan syarat-syarat dasar dan administratif sebagaimana diatur mulai dari Pasal 33 hingga Pasal 48 baik berupa pemecahan daerah maupun penggabungan daerah. Syarat dasar dan syarat administratif tersebut dimaksudkan untuk memberikan parameter yang jelas kemampuan suatu daerah sebelum dilakukan pemekaran, sekaligus dengan kemampuan dan kesiapan masyarakat pada daerah tersebut.

Apabila syarat dan tahapan pemekaran ditiadakan hanya karena subjek yang mengusulkan pemekaran adalah pemerintah pusat, hal ini tentu akan berimbas pada tataran pelaksanaan pemekaran dan berdampak langsung kepada masyarakat asli papua yang merasakan langsung efek dan dampak dari pelaksanaan pemekaran daerah. Patut diduga adanya pasal ini merupakan langkah konkret persiapan pembentukan daerah baru Provinsi Papua Tengah oleh pemerintah pusat yang kemudian akan menjadi agenda politik dalam rangka eksploitasi alam di Papua dengan dalih percepatan pembangunan. Selain mengesampingkan kesiapan dan dampak pada masyarakat Papua, perlu diingat kembali bahwa isu pemekaran daerah ini telah menuai banyak protes dari berbagai kalangan.

Saat ini, MRP Papua sedang mengajukan gugutan ke Mahkamah Konstitusi R.I untuk peninjuan beberapa pasal dalam UU Otsus yang baru ini.

Yang terakhir, Gubernur Papua banyak memberikan penekanan kepada Generasi Muda dan pemimpin muda Papua agar siap dengan segala PERUBAHAN di Era Baru tahun 2024, para pemuda Papua dan Pemimpin Muda Papua harus tetap bisa berinovasi dengan segala keterbatasan yang ada. Kenapa Gubernur Papua menyampaikan pesan seperti itu ? karena Era Kepemimpinan Gubernur Papua akan berakhir pada tahun 2023 ini sekitar bulan September 2023, dan selanjutnya Papua akan memiliki seorang pemimpin ERA BARU, setelah ERA Lukas Enembe.

Di akhir tahun 2020 dan 2021 ini  trend politik yang ada sekarang adalah Youth Government (Pemerintahan Pemuda). Kepemimpinan politik era milenial saat ini sudah mulai bermunculan dengan pemikiran-pemikiran inovatif yang modern dengan tetap berlandaskan budaya tradisional. Kepemimpinan politik dalam pemerintahan yang ada saat ini bermunculan generasi milenial yang sangat kompeten dan mampu menjawab tantangan era global yang semakin berkembang. Bisa kita lihat bahwa munculnya pemimpin generasi ’jaman now’ seperti Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi), Emil Dardak (Bupati Trenggalek), M. Zainul Majdi (Gubernur NTB), M. Ridho Ficardo (Gubernur Lampung), Indah Putri Indriani (Bupati Luwu Utara), Sutan Riska Tuanku Kerajaan (Bupati Dharmasraya), dan lain-lain, memperlihatkan kepercayaan masyarakat pada pemimpin muda yang inovatif dan mampu menyejahterakan masyarakat.

Hal ini terlihat dengan prestasi-prestasi pemimpin muda era milenial yang mampu menjawab problematika permasalahan dengan konsep pemikiran yang terbuka dengan mengadopsi nilai sosial yang lebih modern dengan mengedepankan pendekatan diskusi.

Hingga saat ini, peran dari kaum pemuda pemimpin milenial yang inovatif sangat dibutuhkan untuk mengatasi permasalahan serta sinergitas kemajuan globalisasi dengan budaya tradisional yang berbeda. Beranjak dari kontribusi kaum muda dalam membangun bangsa, ada hal penting yang perlu diperhatikan bahwa kepemimpinan kaum muda yang spektakuler tidak semata-mata timbul dari dirinya.

Pengaruh kaum muda memang membawa angin segar bagi peradaban dan kemajuan bangsa ini. Di bawah kepemimpinan jiwa-jiwa muda, Indonesia mulai menemukan jati dirinya baru yang tetap berpijak pada konsep yang diamanatkan dalam pembukaan UUD 1945. Gelora akan kepemimpinan kaum muda memang akan menemui babak baru dalam sejarah Indonesia. Pendidikan dan perilaku sosial akan memberikan dampak yang signifikan dalam menentukan arah pergerakan bangsa.

Maka, kualifikasi atas kedua hal tersebut perlu diperhatikan untuk menciptakan pemuda bangsa yang berkualitas. Dengan semangat yang begitu besar sudah selayaknya bangsa yang besar mampu menghargai dan membangun integritasnya dengan melibatkan kaum muda dalam mewujudkan kepemimpinan ’jaman now’ generasi milenial di era Indonesia di masa yang akan datang.

Bagaimana dengan Papua ? siapakah dari kalangan Pemimpin muda yang dianggap bisa memimpin Papua pada tahun 2024 nanti ? pemimpin muda Papua atau Pemimpin masa depan Papua tersebut, harus dipersiapkan dari sekarang. Tahun 2024, Papua sudah harus dipimpin oleh Pemimpin muda, agar bisa terus maju dan melanjutkan cita cita perjuangan Bp. Lukas Enembe. Jika Papua masih juga dipimpin oleh pemimpin generasi tua, Papua akan sulit untuk maju dan berkembang. Dunia juga saat ini banyak kepala Negaranya dipimpin oleh pemimpin muda.

Walaupun belum pernah diumunkan secara resmi ke publik, tapi Media sudah bisa membaca bahwa Bp. Lukas Enembe juga telah mempersiapkan seorang Putera Mahkotanya yang kelak bisa akan menggantikannya sebagai pemimpin muda Papua. Siapa orangnya ? Media melihat bahwa calon pemimpin muda Papua tersebut adalah seorang yang berasal dari Kabupaten Puncak Jaya Papua, kota yang mana awal karier Gubernur Lukas Enembe dari menjadi Wabup Kab Puncak Jaya sehingga menjadi Bupati Kab Puncak Jaya. Pemimpin muda Papua ini sudah sangat lama dipersiapkan dan dididik oleh Bp Lukas Enembe. Berbagai jabatan telah dilaluinya, mulai dari KNPI, Pengurus GIDI, Ketua Komisi V DPRP, Sekum KONI Papua dan juga ketua DPD Partai Hanura Papua. Calon Pemimpin muda tersebut adalah Kenius Kogoya, S.P., M.Si dan mudah mudahan tahun depan, gelarnya sudah bertambah menjadi Dr. Kenius Kogoya, S.P., M.Si. Hal ini dibuktikan dengan ditunjuknya Kenius Kogoya untuk menjadi salah seorang calon wakil Gubernur Papua PAW untuk menggantikan alm. Bp. Klemen Tinal.

Media mengamati dan pernah juga wawancara dengan Kenius Kogoya, dari Aura dan kharismanya memang beliau terlihat sebagai seorang Pemimpin Masa Depan Papua yang Visioner. Kinerja yang Fenomenal dalam membawa Papua keluar 4 Besar PON XX Papua XXI juga telah membuktikan kehebatan Kinerjanya. Kenius Kogoya adalah seorang pemimpin muda Papua yang ramah dan rendah hati. Beliau selalu menyandarkan segala sesuatu pada Tuhan dan beliau sering mengatakan bahwa segala keberhasilan yang beliau capai adalah berkat Bantuan dari Tuhan. Dari sejak kecil, Kenius Kogoya memang dididik dalam ajaran agama yang sangat kuat oleh Almarhum ayahnya yang juga adalah seorang Pendeta.

Kenius Kogoya sangat peduli terhadap pembangunan Papua dan juga kemajuan untuk Orang Asli Papua, beliau banyak menimba Ilmu Kepemimpinan dari sang Kaka Lukas Enembe. Bidang Seni dan Budaya serta olahraga Papua sangat menjadi perhatian dari kenius Kogoya. Kenius Kogoya juga berulang kali menulis berbagai artikel pendek tentang pentingnya Orang Asli Papua bisa mengusai IPTEK dengan baik dan sesuai dengan kemajuan zaman.

Akankah Kenius Kogoya nantinya akan menjadi The NEXT LUKAS ENEMBE ? alam Papua dan leluhur tanah Papua serta masyarakat Papua yang akan menilainya dan yang akan menentukannya.

Artikel ini telah dibaca 117 kali

Baca Lainnya