Pemerintahan Politik

Thursday, 29 July 2021 - 20:05 WIB

1 year yang lalu

Max Abner Ohee, Dir. Excecutive TBRC ” Kepihakan Airlangga Hartarto Pada Nasib Buruh Jelas & Clear Di Massa Pandemik”

Kepihakan Airlangga Hartarto Pada Nasib Buruh Jelas & Clear Di Massa Pandemik

Max Abner Ohee, S.IP, seorang Putera Papua yang duduk sebagai Direktur Excecutive di Kantor Pusat Jakarta, memberikan penjelasan kepada awak Media.

Bantuan Subsidi Upah bagi buruh yang tempat kerjanya masuk zona PPKM level 3&4 dari pemerintah sangat meringankan beban kehidupan ekonomi para buruh , ini merupakan sebuah kepedulian pemerintah kepada kaum buruh disaat banyak buruh akibat PPKM tidak bisa bekerja normal dan mengalami penurunan pendapatan atau take home pay, sebab hampir 90 persen pengusaha & perusahaan melakukan kebijakan merumahkan buruhnya atau kerja setengah bulan sehingga mereka tidak membayar gaji buruh plus uang lembur atau vodding kepada buruh kata Yayan Sukmana Seorang Buruh di Kab Bandung yang tempat kerjanya masuk Zona PPKM level 4 .

kebijakan BSU ini memang tidak lepas dari perhatian Airlangga Hartarto kepada Kaum Buruh, mulai dengan pernyataan bahwa perusahaan tidak boleh melakukan PHK selama PPKM, dan juga pernyataan yang saat hari raya THR Buruh wajib di bayar ungkap Yayan yang juga Relawan Pemerhati Let’s Go AH24Hours info update Terpilihnya Airlangga Hartarto untuk masyarakat Indonesia.

Pemerintah memastikan penerima bantuan subsidi upah (BSU) senilai Rp 1 juta akan berlaku bagi para pekerja yang berada di wilayah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) level 4 dan level 3.


Hal tersebut dikemukakan Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional Airlangga Hartarto dalam konferensi pers usai rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo (Jokowi), Senin (26/7/2021).

“Pemerintah menyiapkan selain di daerah level 4 juga di derah level 3,” kata Airlangga.

Pemerintah saat ini telah menyiapkan alokasi dana sekitar Rp 8,8 triliun, dengan estimasi penerima bantuan tersebut sebanyak 8 juta orang buruh atau pekerja yang memiliki penghasilan di bawah Rp 3,5 juta.

“Bantuan ini diberikan kepada mereka yang upahnya di bawah Rp 3,5 juta dan persyaratannya terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan,” kata Airlangga.Adapun kriteria yang mendapat bantuan ini adalah :

1. Warga Negara Indonesia (WNI) pekerja/buruh penerima upah

2. Terdaftar sebagai peserta jaminan sosial tenaga kerja yang masih aktif di BPJS Ketenagakerjaan

3. Pekerja/Buruh penerima BSU berada di Zona PPKM IV sesuai dengan Inmendagri Nomor 20 Tahun 2021 juga Inmendagri Nomor 23 Tahun 2021 Tentang Pemberlakuan PPKM Mikro dan Mengoptimalkan Posko Penanganan Covid-19 di Tingkat Desa dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Covid-19.

4. Peserta yang membayar iuran BPJS Ketenagakerjaan Rutin

5. Juga Besaran Upah di bawah Rp 3,5 juta yang terlaporkan ke BPJS Ketenagakerjaan

6. Pekerja atau buruh pada sektor terdampak seperti industri barang konsumsi, perdagangan dan jasa (kecuali jasa pendidikan dan kesehatan), transportasi, aneka industri, properti dan real estate.

BSU yang akan diberikan sebanyak Rp 1 juta untuk satu kali pencairan, melalui transfer ke bank. Adapun anggaran yang disediakan pemerintah untuk program ini mencapai Rp 8 triliun untuk 8 juta orang penerima.

Level 4
Berikut adalah daerah yang masuk dalam PPKM Level 4 :
Banten
Kota Tangerang Selatan, Kota Tangerang, Kota Serang, Kabupaten Tangerang dan Kota Cilegon

Jawa Barat
Kabupaten Purwakarta, Kabupaten Karawang, Kabupaten Bekasi, Kota Sukabumi, Kota Depok, Kota Cirebon, Kota Cimahi, Kota Bogor, Kota Bekasi, Kota Banjar, Kota Bandung dan Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Bogor, Kabupaten Bandung Barat dan Kabupaten Bandung

Jawa Tengah
Kabupaten Jepara, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Rembang, Kabupaten Pati, Kabupaten Kudus, Kabupaten Klaten, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Banyumas, Kota Tegal, Kota Surakarta, Kota Magelang, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Tegal, Kabpuaten Sragen, Kabupaten Semarang,Purworejo, Kabupaten Kendal, Karanganyar, Kabupaten Demak,Batang, Kabupaten Banjarnegara dan Kota Pekalongan

Daerah Istimewa Yogyakarta
Kabupaten Sleman, Kabupaten Bantul dan Kota Yogyakarta, Kabupaten Kulonprogo dan Kabupaten Gunungkidul

Jawa Timur
Kabupaten Tulungagung, Kabupaten Sidoarjo, Kabupaten Madiun, Kabupaten Lamongan, Kabupaten Gresik, Kota Surabaya, Kota Mojokerto, Kota Malang, Kota Madiun, Kota Kediri, Kota Blitar, Kota Batu, Kabpuaten, Tuban, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Ponorogi, Kabupaten Ngawi, Kabupaten Nganjuk, Kabupaten Mojokerto, Kabupaten Malang, Kabupaten Magetan, Kabupaten Lumajang, Kabupaten Jombang, Kabupaten Jember, Kabupaten Bondowoso, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Blitar, Kabupaten Banyuwangi, Kabupaten Bangkalan, Kota Probolinggo, Kota Pasuruan, Kabupaten dan Kabupaten Situbondo.

Bali
Kabupaten Badung, Kabupaten Gianyar, Kabupaten Klungkung, Kabupaten Tabanan, Kabupaten Buleleng dan Kota Denpasar. Sementara itu, berikut adalah daerah yang masuk wilayah PPKM Level 3 :

Kabupaten Serang
Kabupaten Lebak
Kabupaten Pandeglang
Kabupaten Sukabumi
Kabupaten Subang
Kabupaten Pangandaran
Kabupaten Majalengka
Kabupaten Kuningan
Kabupaten Indramayu
Kabupaten Garut
Kabupaten Cirebon
Kabupaten Cianjur
Kabupaten Ciamis
Kabupaten Tasikmalaya
Kabupaten Purbalingga
Kabupaten Pekalongan
Kabupaten Magelang
Kabupaten Jepara
Kabupaten Cilacap
Kabupaten Brebes
Kabupaten Boyolali
Kabupaten Blora
Kabupaten Pemalang
Kabupaten Grobogan
Kabupaten Sampang
Kabupaten Pasuruan
Kabupaten Pamekasan
Kabupaten Pacitan
Kabupaten Kediri
Kabupaten Sumenep
Kabupaten Probolinggo
Kabupaten Jembrana
Kabupaten Bangli.

Direktur Executive
Timur Barat Research Center

Max Abner OHee, S.IP

Artikel ini telah dibaca 260 kali

Baca Lainnya