Pemerintahan Politik

Thursday, 6 January 2022 - 21:13 WIB

11 months yang lalu

Lukas Enembe : Saya Tidak Anti Kritik, Tapi Lakukan Secara Benar dan Sesuai Fakta

Gubernur Papua menyatakan bahwa beliau selalu membaca dan mengetahui setiap perkembangan pemberitaan tentang Papua dan juga tentang suara-suara dari masyarakat Papua. Dalam era kemajuan IT saat ini, memang setiap orang bisa saja menyampaikan pendapatnya atau membuat suatu berita. Namun Gubernur Papua mengingatkan agar setiap pemberitaan tersebut sesuai dengan Fakta dan dasar hukum yang kuat, Jika suatu berita dibuat dengan maksud menyebarkan fitnah, adu domba ataupun mencemarkan nama baik seseorang, itu tidak boleh. Karena di Indonesia telah berlaku Undang Undang ITE. jangan sampai melanggar Undang Undang ITE tersebut, karena bisa dipenjara dan berhadapan dengan Hukum.

Gubernur Papua, menghimbau agar setiap masyarakat Papua yang ingin membuat suatu berita atau pernyataan, agar diteliti terlebih dahulu, apakah melanggar Undang-Undang ITE atau tidak. Gubernur sudah menyampaikan bahwa dirinya selalu terbuka menerima setiap masukan dan juga tidak anti kritik selagi kritik itu benar.

Gubernur sangat menyayangkan bahwa akhir-akhir ini banyak berita yang bersifat Hoaks dan Fitnah serta adu domba yang mana isi pemberitaannya tidak sesuai dengan kenyataan yang ada dan juga bahkan ada yang tidak sesuai dengan hukum yang di Indonesia.

Gubernur meminta, agar hal seperti ini jangan diulangi lagi, karena bisa dipidana dengan Undang-Undang ITE. Gubernur meminta hal ini agar bisa menjadi pelajaran bagi masyarakat Papua. Seseorang yang menebarkan informasi palsu atau hoax di dunia maya akan dikenakan hukum positif.

Hukum positif yang dimaksud adalah hukum yang berlaku. Maka, penebar hoax akan dikenakan KUHP, Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE), Undang-Undang No. 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis, serta tindakan ketika ujaran kebencian telah menyebabkan terjadinya konflik sosial, penebar hoax di dunia maya juga bisa dikenakan ujaran kebencian yang telah diatur dalam KUHP dan UU lain di luar KUHP.

Ujaran kebencian ini meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menenangkan, memprovokasi, menghasut, dan penyebaran berita bohong. Ujaran kebencian ini biasanya bertujuan untuk menghasut dan menyulut kebencian terhadap individu dan/atau kelompok masyarakat, antara lain suku, agama, aliran keagamaan, keyakinan/kepercayaan, ras, antargolongan, warna kulit, etnis, gender, kaum difabel, hingga orientasi seksual.

Ujaran kebencian atau hate speech ini dapat dilakukan dalam bentuk orasi kampanye, spanduk, jejaring media sosial, penyampaian pendapat di muka umum, ceramah keagamaan, media massa cetak maupun elektronik, sampai pamflet, Hoax itu ada dua hal. Pertama, berita bohong harus punya nilai subyek obyek yang dirugikan. Kedua, melanggar Pasal 28 ayat 2 Undang-Undang No.11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Pasal 28 ayat 2 itu berbunyi, “Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak menyebarkan informasi yang ditujukkan untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan/atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antargolongan (SARA). Kalau berita-berita itu menimbulkan kebencian, permusuhan, dan mengakibatkan ketidakharmonisan di tengah masyarakat. Sanksinya hukuman (pidana penjara) selama enam tahun dan/atau denda Rp1 miliar.

Oleh karena itu, Gubernur Papua meminta agar Masyarakat Papua ataupun Tokoh Masyarakat, Dosen tokoh adat, agar berhati-hati didalam menuat suatu pernyataan atau berita. Apalagi jika berita tersebut ditunggangi oleh seseorang dan juga ada bermuatan politis. (JS )

Artikel ini telah dibaca 479 kali

Baca Lainnya