Uncategorized

Thursday, 29 July 2021 - 19:51 WIB

10 months yang lalu

Kenius Kogoya yang direkomendasikan DPN PKP. dari 3 Nama Cawagub Papua

( sumber Koreri.com, Jayapura ) – Sekretaris Jenderal Partai Keadilan dan Persatuan (PKP), Said Salahudin, menegaskan bahwa partai besutan Diaz Hendropriono ini hanya memberikan dukungan rekomendasi kepada satu nama untuk maju bursa pencalonan Wakil Gubernur Papua.

“Ya, Dewan Pimpinan Nasional (DPN) yang dibenarkan oleh Undang-Undang dan ADRT kami, itu sudah memberikan dukungan kepada pak Kenius Kogoya satu-satunya, tidak ada nama lain yang diusung Dewan Pimpinan Nasional,” kata Sekjen DPN PKP kepada wartawan melalui telepon selulernya, Rabu (28/7/2021).

Ditegaskan, hanya Kenius Kogoya calon tunggal yang diusung DPN PKP.

“Yang jelas untuk posisi cawagub yang diusung oleh PKP kami konsisten dengan 1 nama yaitu pak Kenius Kogoya, kami yakin pak kenius yang akan dipilih jadi Wakil Gubernur Papua,” tegasnya.

Menurut Sekjen DPN PKP, Kenius Kogoya merupakan salah satu figur Pemimpin muda Papua yang mampu mendampingi Gubernur Lukas Enembe dalam memberi kesejahteraan kepada masyarakat di bumi cenderawasih.

“Prospek Papua kedepan ini kita perlu figur yang kita pandang punya Visi-Visi Baru. Tokoh-tokoh muda seperti pak Keni, itu yang termasuk dalam sorotan kami itu mampu memberikan harapan kepada masyarakat Papua untuk turut membantu mendampingi Gubernur dalam rangka mewijudkan  masyarakat Papua untuk perbaikan kesejahteraan mereka,” ujarnya.

Salahudin yang juga sebagai Ahli Hukum Tata Negara mengaku rekomendasi dari Partai PKP hanya tertuju kepada 1 nama calon wakil gubernur Papua saja.

“Artinya secara hukum tidak ada calon-calon lain yang tidak bisa mengklaim mendapat dukungan dari DPN PKP,” ujarnya.

Dijelaskan, terkait 3 nama yang telah diajukan DPP PKP Papua kepada Koalisi LUKMEN Jilid II bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat atau tidak langsung itu kewenangannya di Dewan Pimpinan Nasional (DPN) bukan Dewan Pimpinan Provinsi (DPP).

“Siapa saja boleh berpendapat namun pihak pusat yang menentukan, mana dimata hukum yang dianggap sah yaitu yang DPN saja, Karena kewenangan ada ditingkat pusat, pusat lah yang menetapkan itu,” tegas Salahudin.

Diketahui, PKPI (Partai Keadilan dan Persatuan Indonesia) sendiri telah berubah namanya menjadi PKP (Partai Persatuan dan Keadilan) sejak tanggal 25 Mei 2021, hal itu sudah melalui musyawarah nasional luar biasa.

Artikel ini telah dibaca 121 kali

Baca Lainnya