Kesehatan Nasional Pemerintahan

Saturday, 20 November 2021 - 06:17 WIB

1 year yang lalu

KENIUS KOGOYA: PEMERINTAH HARUS SIAPKAN SARANA KESEHATAN MENUJU MASYARAKAT YANG SEHAT

Kesehatan merupakan isu Hak Asasi Manusia membawa konsekuensi setiap manusia berhak atas kesehatan dan negara berkewajiban memenuhi hak itu, tentu bukan sesuatu yang tanpa dasar. Kesehatan merupakan isu krusial yang harus dihadapi setiap negara karena berkorelasi langsung dengan pengembangan integritas pribadi setiap individu supaya dapat hidup bermartabat. Negara dengan kesehatan rakyatnya kurang terurus dengan baik, akibatnya Sumber Daya Manusia rendah, akan sulit bersaing dengan negara- negara lain di kaum ASEAN.

Adanya indikasi melemahnya kualitas kesehatan masyarakat secara umum terdapat dua jenis persoalan yang berkaitan dengan turunnya kualitas kesehatan ini, yaitu masalah kesehatan yang bersifat luar biasa dan temporer namun memiliki dampak yang besar. Jenis lain adalah ancaman kesehatan yang sebenarnya merupakan kejadian yang berpotensi berulang setiap tahun. Persoalan dalam kelompok ini mencakup wabah demam berdarah, polio serta penyakit yang berkaitan dengan gizi, baik yang berupa gizi buruk, kelaparan dan busung lapar yang sampai saat ini masih saja terjadi.

Hak atas kesehatan sebagai hak asasi manusia, memiliki cakupan yang luas tidak hanya hak untuk memperoleh layanan kesehatan, tetapi juga hak setiap rakyat untuk memperoleh perlindungan dari bahaya yang mengancam kesehatannya. Secara filosofis, kesehatan sebagai hak setiap manusia, dan kewajiban negara memenuhi hak itu terutama pada situasi bahwa tidak setiap orang mempunyai kesempatan yang sama untuk menikmati haknya itu, merupakan isu keadilan. Karena hubungan erat antara isu kesehatan, keadilan dan hak asasi manusia, dengan sendirinya fungsi hukum menjadi sangat vital.

Problematika utama sehubungan pemerataan akses layanan kesehatan yaitu isu kemiskinan, terutama struktural. Biaya kesehatan yang mahal menyebabkan kesempatan yang sama bagi setiap orang untuk menikmati hak-haknya di bidang kesehatan sulit diwujudkan. Dengan menjadikan masalah kesehatan sebagai isu keadilan dan hak asasi manusia, maka klaimnya: Setiap orang berhak memperoleh manfaat yang sama tanpa memandang statusnya dan negara bertanggung jawab merealisasikan.

Sudah menjadi kewajiban negara untuk melindungi dan melayani rakyat/warga negara sebagai konsekuensi niscaya dari tujuan dan fungsinya.    Hubungan dengan rakyat/warga negara melahirkan kewajiban-kewajiban tertentu yang harus dipenuhi negara. Kewajiban yang timbul sebagai konsekuensi hubungan antara negara dan rakyat/warga negara sangat luas dan beragam, salah satunya kewajiban hukum yang lahir karena klaim hak asasi manusia. Tujuan dan fungsi negara dalam hubungan dengan rakyat/warga negara pada hakikatnya diselenggarakan oleh pemerintah selaku entitas hukum personifikasi negara.

Negara adalah entitas abstrak yang dipersonifikasikan oleh pemerintah sebagai entitas hukum yang mewakili kepentingan-kepentingan negara. Ibarat sebuah kendaraan, pemerintah adalah kemudinya. Pemerintah tidak dapat melakukan suatu perbuatan kecuali  lewat perantaraan orang-orang yang ada di dalamnya yang bertindak dalam kapasitas sebagai aparatnya.

Pemerintah sebagai penyelenggara Negara, bertanggung jawab atas ketersediaan sumber daya di bidang kesehatan, ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang ditujukan kepada masyarakat secara adil dan merata.

Pada hakikatnya, pembangunan kesehatan mencakup semua segi kehidupan, baik fisik, mental maupun sosial ekonomi. Faktor politik, ekonomi, sosial-budaya, hankam serta iptek mempengaruhi dan mengubah orientasi proses penyelenggaraan pembangunan kesehatan. Upaya kesehatan yang semula dititikberatkan pada penyembuhan penderita  secara berangsur-angsur berkembang ke arah keterpaduan upaya kesehatan yang menyeluruh. Oleh karena itu, pembangunan kesehatan yang menyangkut, upaya peningkatan kesehatan (promotif), pencegahan penyakit (preventif), penyembuhan penyakit (kuratif) dan pemulihan, kesehatan (rehabilitatif) harus dilaksanakan secara menyeluruh, terpadu dan berkesinambungan, dan dilaksanakan bersama-sama antara pemerintah dan masyarakat.

Artikel ini telah dibaca 280 kali

Baca Lainnya