Nasional Politik

Monday, 29 November 2021 - 14:57 WIB

1 year yang lalu

KENIUS KOGOYA: DEMOKRASI TIDAK SEKADAR PEMILU

 

 

Istilah “demokrasi” menjadi panglima di negeri ini setelah rezim otoriter Soeharto lengser dari tahta kekuasaannya pada Mei 1998. Namun, istilah yang tepat dan netral untuk menggambarkan Indonesia saat ini adalah ‘Indonesia pasca-Soeharto’ bukan ‘Indonesia pasca-Orde Baru’ ataupun ‘era reformasi atau demokrasi’. Persoalannya adalah istilah ‘Indonesia baru’ masih di luar jangkauan dan pada periode saat ini masih ditandai dengan sejumlah stagnasi yang besar. Selain itu, istilah ‘pasca Orde Baru’ menandakan bahwa sistem otoriter tidak berlaku lagi. Padahal dalam tataran prakteknya, warisan rezim tersebut masih ada bahkan langgeng. Perilaku elit saat ini pun tak jauh berbeda dengan perilaku elit di era Orde Baru. Saat ini, semua lapisan masyarakat Indonesia bersorak gembira menyambut udara segar di bawah payung demokrasi. Sumbatan yang dahulu dibungkam selama 32 tahun, kini dengan bebas dapat diteriakkan tanpa seorang pun yang dapat membung- kamnya karena kebebasan berpendapat telah dilindungi oleh undang- undang.

Momentum “kudeta Soeharto” seolah menjadi langkah awal bagi masyarakat di republik ini untuk membenahi segala aspek kehidupan baik di bidang sosial, politik, ekonomi, budaya, dan agama dengan tujuan utama yaitu kesejahteraan rakyat. Di sinilah pada akhirnya, demokrasi semakin mantab diyakini oleh rakyat Indonesia sebagaimana ungkapan Abraham Lincoln dalam pidatonya pada peresmian makam nasional Gettysburg, Amerika Serikat 1863. Lincoln mengatakan, bahwa demokrasi itu adalah pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat. Ringkasnya, pemegang kekuasaan sejati dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Inilah makna yang paling hakiki dari demokrasi yang sedang dipuji-puji negeri ini.

kita harus menghargai kerja keras pemimpin negeri ini yang telah membangun Indonesia menjadi negara yang makmur bagi para warganya dan bermartabat di hadapan negara-negara yang lain. Namun, apakah spektrum demokrasi itu benar-benar terbentang hingga ke seluruh kabupaten dan kota di Indonesia? Apakah demokrasi substansial benar- benar dijalankan oleh para elit lokal? Atau jangan-jangan, demokrasi yang selama ini berjalan hanyalah demokrasi prosedural yang berhenti pada tataran Pemilu lima tahunan (Pilpres dan Pileg), Pilkada (Pilgub dan Pilbup/Pilwal), budgeting (anggaran) dan eforia penyelesaian kasus-kasus bombastis seperti Century Gate dan korupsi Gayus dkk yang sejatinya tidak ada imbasnya terhadap kesejahteraan rakyat? Di sinilah kita kembali berkaca pada diri sendiri, jangan-jangan negeri kita sedang mengalami involusi demokrasi alias jalan di tempat bahkan dapat dikatakan mundur ke belakang.

Jika demikian, demokrasi Indonesia tak lain telah dibajak oleh para elit yang selama ini bertengger manis menikmati kekuasaan dengan segala keuntungannya. Demokrasi telah dijadikan alat oleh segelintir oknum untuk mencari keuntungan bagi diri pribadi dan golongannya saja. Demokrasi hanya dijadikan topeng oleh para pemimpin yang berkuasa untuk tetap melanggengkan kekuasaannya. Demokrasi pun menjadi alat bagi para penguasa untuk dapat semena-mena melakukan korupsi hingga triliyunan rupiah. Demokrasi telah menjadi tujuan, bukan alat yang sewaktu-waktu dapat diganti jika tidak sejalur dengan cita-cita kesejahteraan rakyat.

Demokrasi yang diambil dari kata demos yang berarti masyarakat, dan kratein yang berarti mengatur telah jauh dari kenyataan yang berlaku di panggung politik yang penuh dengan sandiwara.

Dalam memahami konsep demokrasi lokal, ada empat hal yang harus diperhatikan. Pertama, partisipasi masyarakat. Peran serta masyarakat lokal merupakan fondasi utama dalam gagasan modern mengenai kewarga- negaraan agar supaya demokrasi dapat terwujud, dimana suara individu didengarkan oleh pemerintah. Kedua, adanya proses musyawarah. Demokrasi tidak sekadar Pemilu, tetapi juga mencakup dialog yang bermuara pada pencarian solusi bagi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Jadi, pemerintah harus berani berhadapan dengan warganya dan menerima masukan bahkan kritikan sekalipun. Ketiga, perlunya pendidikan politik. Demokrasi lokal memberikan fasilitas bagi tiap-tiap individu masyarakat untuk dapat memperoleh informasi mengenai semua urusan publik. Warga yang terdidik juga membuat demokrasi menjadi lebih efektif, termasuk juga peran masyarakat berarti mengurangi konflik vertikal antara elit lokal dengan warga masyarakat. Keempat, pemerintah yang baik dan kesejahteraan sosial. Demokrasi yang baik harus mencipta- kan hubungan yang baik antar-warganya serta dapat membangun masya- rakat yang mandiri dan memiliki semangat sosial.

Artikel ini telah dibaca 547 kali

Baca Lainnya