JAYAPURA EMAS 2024-2030

Wednesday, 28 September 2022 - 19:30 WIB

4 months yang lalu

XIAOYI

XIAOYI

JHON MANANSANG WALLY,PEMBERDAYAAN PARA PEMIMPIN ADAT, MASYARAKAT, AGAMA DAN ORGANISASI

Untuk mempercepat terwujudnya kemampuan, kesetaraan, keadilan dan pemerataan derajat kehidupan serta kesejahteraan masyarakat, dari mereka yang masih di bawah kategori kurang atau pra-sejahtera ke kategori sejahtera atau cukup, atau ke titik wajar kehidupan, maka langkah awal yang harus segera dilakukan adalah memperbaiki status serta derajat kehidupan dari semua pemimpin rakyat yang berada di barisan terdepan yang berkomunikasi dan berinteraksi secara langsung dengan masyarakatnya, baik itu masyarakat adat, masyarakat agama maupun masyarakat sipil pada umumnya.

Mereka itu adalah: para Pimpinan Adat (Ondofolo dan Khose-khosenya, Ondoafi dan kepala-kepala suku), pimpinan Agama di gereja-gereja, di masjid-masjid, di pura-pura, para ketua-ketua RT, RW, Lurah, Kepala Kampung dan aparatnya, kepala distrik, para ASN yang langsung melayani rakyat serta pimpinan-pimpinan pemerintahan terdepan.

Termasuk juga para pemimpin organisasi adat, pemimpin organisasi sosial kemasyarakatan, para pekerja sosial, pemimpin organsasi kepemudaan dan perempuan, organisasi Politik, dan TNI-POLRI.

Mereka ini semua adalah agen perubahan terdepan terpenting yang dilupakan, sehingga dengan pemahaman baru ini, mereka itu haruslah diberi honor atau insentif yang layak, pantas dan bermartabat, sehingga mereka dapat memenuhi kebutuhan hidup keluarganya secara wajar. Di situlah kita akan dapat berharap bahwa mereka akan dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya dengan penuh rasa tanggung jawab, jujur dan cinta pada masyarakat.

Dengan bermodal rasa saling percaya, saling menghargai, saling toleransi, saling memaafkan luka masa lalu, dengan semangat, tekad dan tanggung jawab yang kuat dari kita semua, maka dapat diperkirakan pemerintahan baru akan dapat menyelesaikan berbagai persoalan prioritas mendasar pada rakyat kita yaitu persoalan kesehatan, pendidikan, ekonomi keluarga serta infrasruktur dan fasilitas penunjang lainnya yang diamanatkan oleh UUD’45 maupun UU Otonomi Khusus Papua.

BERPIKIR MENYESUAIKAN DENGAN SKALA PRIORITAS PEMBANGUNAN

  1. Persoalan di Bidang Kesehatan dan Tawaran Solusinya

Kendati UU Otsus Papua meletakannya pada prioritas nomor urut dua dalam prosentase alokasi anggaran, namun dalam pelaksanaan, haruslah diberi perhatian pada skala nomor satu, karena situasi kesehatan masyarakat kita saat ini sangat mengkhawatirkan. Angka kematian yang sangat tinggi selama masa pandemi Covid, angka kesakitan yang semakin tinggi, berat, kompleks, dan hampir tak terurus, juga angka kehamilan dan persalinan yang semakin sedikit, membuat kekhawatiran kita, bukah hanya pada masalah kesehatan, sakit penyakit, sehat- sakit, atau hidup mati saja, akan tetapi sampai pada ancaman kepunahan masyarakat asli semakin nyata.

Dengan situasi pandemi covid yang telah banyak merubah tatanan kehidupan, cara pandang dan solusinya mungkin berbeda. Karena itu persoalan kesehatan saat ini bukan hanya menjadi tugas dan tanggung jawab petugas kesehatan semata, pemerintah semata, tetapi juga tugas dan tanggung jawab dari semua komponen dan pemangku kepentingan, (pimpinan adat, suku, agama, masyarakat, keluarga dan tiap individu) termasuk pihak swasta.

Masalah kesehatan dan ancaman kematian yang bisa terjadi setiap saat kepada kita semua, sesungguhnya menjadi tugas dan tanggung jawab kita semua, setiap orang, setiap pribadi dan keluarga. Tiap-tiap orang dewasa harus mampu menjaga, mencegah dan mengobati diri sendiri secara mandiri sedini mungkin.

Secara khusus menghadapi pandemi covid yang sulit ini, maka kesadaran akan protokol kesehatan, vaksinasi dan meningkatkan imunitas pribadi menjadi hal penting. Tugas pemerintah, adalah selain membangun rumah sakit yang berkualitas bagus menggunakan konsep Papua Health Center, juga perlu membangun “Jayapura Covid Center!” yang diharapkan dapat memberi layanan pada pasien dan keluarganya secara holistik, komprehensif, paripurna dan bermartabat.

2.  Persoalan di Bidang Pendidikan dan Tawaran solusinya

Pendidikan sangat menentukan kualitas SDM generasi masa depan kita, oleh karena itu Pendidikan harus dibangun “by design” mencakup berbagai aspek, meliputi fasilitas, tenaga pendidik, peserta didik dan sistem atau pola yang akan digunakan, misalnya pemerintah mengembangkan kerja kemitraan yang lebih intens lagi dengan Lembaga adat, agama dan lembaga sosial pendidikan lainnya (gereja-gereja, masjid, yayasan, dll.)

Karena itu persoalan Pendidikan haruslah diperhatikan, dirancang dan dilaksanakan dengan baik dan bertanggung jawab, tepat sasaran dan tepat guna.

Persoalan ketersediaan, kompetensi dan kesejahteraan guru atau dosen, haruslah menjadi perhatian khusus pemerintah. Demikian juga dengan murid dan mahasiswa kita, masih banyak yang dihadapkan dengan persoalan putus sekolah, tidak mampu melanjutkan pendidikan, tidak punya biaya masuk sekolah dan perguruan tinggi, kesulitan dana penyelesaian akhir studi, dan sebagainya, itu semua harus diambil-alih oleh pemerintah sampai pada suatu saat di mana tingkat kesejahteraan dan ekonomi keluarga sudah cukup mapan, barulah bisa diserahkan kembali pada tanggung jawab keluarga masing-masing.

Jadi intinya, untuk sementara waktu, semua generasi usia sekolah dari anak-anak negeri ini, haruslah bebas bea sekolah dalam bentuk apa pun. Semuanya akan dibayar oleh pemerintah menggunakan dana Otsus.

Satu tuntutan pemerintah adalah semua anak usia sekolah atau usia kuliah yang sudah putus sekolah/kuliah dengan alasan apapun, termasuk hamil dan punya anak, HARUS kembali ke bangku sekolah dan perguruan tinggi sampai selesai. Mungkin ini kurang lazim didengar, tapi inilah salah satu cara kita mengejar standar serta kualitas generasi dan masyarakat negeri ini ke depan.

Demikian halnya dengan anak-anak dari Penduduk kabupaten Jayapura lainnya yang memiliki prestasi dan berkomitmen untuk membangun kabupaten Jayapura, maka kepada mereka juga diberi beasiswa dan atau sampai bebas bea menggunakan dana APBD, APBN dan/atau DAK.

3.  Persoalan di Bidang Ekonomi dan Tawaran Solusinya

Memang bidang ekonomi rakyat diletakan pada skala prioritas anggaran nomor 4, namun sesungguhnya persoalan ekonomi keluarga sangat fundamental bagi kehidupan berkeluarga yang kuat, sehat, beriman dan harmonis, sehingga perlu mendapat skala prioritas ekstra dari pemerintah.

Pertama dan terutama, setiap keluarga haruslah memiliki mata pencaharian dan pendapatan tetap yang memenuhi kecukupan hidup keluarga, karena itu pemerintah   harus bisa membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya di luar penerimaan CPNS dan tenaga honorer yang sangat terbatas itu. Oleh karenanya, pemerintah harus memastikan bahwa setiap keluarga atau rumah tangga memiliki pendapatan yang pasti dan cukup. Pemerintah wajib bersama masyarakat membangun dan mengembangkan apa yang disebut “Money Machine” atau mesin uang bagi setiap keluarga yang dikembangkan dari program-program pemberdayaan masyarakat berbasis potensi yang dimiliki oleh masyarakat itu sendiri.

Pemerintah juga harus segera menyelesaikan apa yang menjadi hutang-hutang pemerintah kepada rakyat, misalnya lahan-lahan transmigrasi, menyelesaikan persoalan-persoalan ganti rugi hak ulayat masyarakat adat yang dipakai pemerintah, perusahaan-perusahaan seperti halnya perkebunan kelapa sawit dan lain-lain yang belum terselesaikan, fasilitas umum bahkan juga lahan dan jalan yang digunakan untuk perhelatan PON XX terakbar di tanah Papua ini. Pemerintah hadir untuk menyelesaikan masalah-masalah seperti ini, tidak boleh menghindar, atau mengabaikan apalagi merugikan masyarakat!

Sektor pertanian, perkebunan, peternakan, perikanan dan sebagainya haruslah sudah dengan bantuan teknologi atau mekanisasi dengan alat-alat berat dan dana serta pendampingan yang baik harus dilakukan secara serius. Tidak boleh ada lagi program-program kebun percontohan dan sejenisnya, tetapi kita harus membangun perkebunan atau pertanian atau perikanan atau peternakan yang berskala besar yang sesungguhnya menuju agrobisnis dan agrowisata dengan 100% pangan organik dan minuman sehat.

Tidak boleh ada lagi mama-mama penjual pinang di pinggiran jalan dan mama-mama Papua yang berjualan di emperan jalan dan pasar sedari pagi buta hingga larut malam. Mereka adalah Mama yang melahirkan dan merawat kita sedari kecil, lalu apa balasan kita kepada mereka? Mereka harus berjualan dengan batasan waktu yang ditentukan, di tempat yang pantas, sehat dan bermartabat, supaya bisa cepat pulang bertemu suami dan anak-anaknya yang menjadi kodrat dan tanggung jawabnya.

Demikian juga dengan nasib dari tenaga honorer, tukang ojek, sopir taksi, porter atau tenaga buruh kasar di airport maupun pelabuhan, para penjaja makanan, para pekerja kebersihan kota dan sampah, para pengusaha lokal baik yang non-Papua maupun Papua, khususnya pengusaha OAP dari masyarakat adat asli negeri ini, semuanya perlu mendapat perhatian serius dari pemerintah.

Lapangan pekerjaan di sektor swasta mulai dari penyediaan jasa, pramuwisata, sampai pada pertambangan, industri dan perdagangan lokal, nasional, regional dan global, haruslah dapat diciptakan, dikondisikan dan difasilitasi oleh pemerintah dengan melibatkan semua stakeholder seperti perbankan, pengusaha dan investor sebagai bapak angkat.

Sektor perbankan, terutama Bank Papua harus dapat menerapkan afirmasi UU Otonomi khusus bagi Masyarakat Adat Asli Kabupaten Jayapura. Karena itu setiap masyarakat adat asli negeri ini harus memiliki surat berharga yang ditandatangani oleh pihak pemangku adat dan pemerintah terhadap setiap asset hak ulayat, hutan, darat, bukit, gunung, sungai, danau, laut, udara hingga potensi mineral dan tambang, perikanan, serta hak cipta seni budayanya, baik secara individu, suku maupun komunal yang dapat menjadi jaminan untuk memperoleh kredit berskala kecil sampai besar pada Bank Papua. ( JMW )

Artikel ini telah dibaca 298 kali

Baca Lainnya