Pemerintahan Politik

Wednesday, 11 August 2021 - 12:06 WIB

9 months yang lalu

Analisis INES : POLEMIK PEMILIHAN WAGUB PAPUA ( P.A.W)

Proses pemilihan Calon Wagub Papua ( P.A.W ) bisa dikatakan agak sedikit berpolemik, karena saat ini, Ketua team koalisi masih menunda pengumuman 2 nama calon Wakil Gubernur Papua tersebut. Dalam dunia persilatan Politik, hal-hal seperti itu wajar-wajar saja. Masyarakat dan juga pengamat politik pasti bertanya kenapa belum diumumkan ? apa penyebabnya ?. Redaktur www.erabarupapuanews.com menanyakan via telp seluler Direktur Excecutive INES ( Indonesian Election Network Survey ) Adrian Indra, S.Sos, yang juga seorang pengamat Politik Nasional senior tentang masalah ini.

Direktur Excecutive INES menjelaskan bahwa sebenarnya didalam Partai Koalisi ada 4 Kubu besar ( Demokrat, Hanura, Nasdem dan Golkar ), ketika Bp. Lukas Enembe sebagai Gubernur Papua, memilih dan menyerahkan Dokumen serta melingkari 2 nama yaitu YW dan KK, disini timbul permasalahannya. Kubu Nasdem dan Golkar seperti kurang puas, dan berupaya untuk mengulur waktu, untuk meminta pertemuan kembali dengan Pak Lukas Enembe. Pak Lukas Enembe tentunya keberatan dengan hal ini, karena semua proses sudah dilalui dalam beberapa kali rapat Partai Koalisi.

Secara mekanisme dan secara Undang-Undang No. 10 Tahun 2016, sebenarnya, penetapan dua nama ini sudah sah. Karena sudah dibacakan dalam dalam rapat Partai Koalisi.

Fakta dan datanya bisa dilihat pada berita :

https://www.beritapapua.co/berita-politik/2021/08/merasa-namanya-dicemarkan-ramses-wally-buka-2-nama-cawagub-ke-publik/

https://www.rmolpapua.id/akhirnya-ramses-wally-beberkan-dua-nama-cawagub-papua-dari-koalisi

Dalam 2 berita di Media Online diatas, Ramses Wally, S.H menyampaikan bahwa ” Dua nama calon wakil Gubernur Papua yang dibacakan adalah Kenius Kogoya dari partai Hanura dan Yunus Wonda dari Partai Demokrat”

“Sekali lagi nama itu di sebut atau di bacakan tidak melalui telepon WhatsApp, itu dibacakan didalam ruangan rapat langsung dengan sekretaris Koalisi” 

Ramses Wally, S.H juga menyampaikan ” Saya pikir dalam kondisi seperti ini kualisi harus jujur dan terbuka dalam menyampaikan informasi keluar, Jagan membuat publik menjadi bertanya-tanya

Kembali kepada Undang-Undang 10 Tahun Tahun 2016, tentang PERUBAHAN KEDUA ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2015 TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2014 TENTANG PEMILIHAN GUBERNUR, BUPATI, DAN WALIKOTA MENJADI UNDANG-UNDANG,  Pasal 176 (1) Dalam hal Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota berhenti karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan, pengisian Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota dilakukan melalui mekanisme pemilihan oleh DPRD Provinsi atau DPRD Kabupaten/Kota berdasarkan usulan dari Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung.

(2) Partai Politik atau gabungan Partai Politik pengusung mengusulkan 2 (dua) orang calon Wakil Gubernur, Wakil Bupati, dan Wakil Walikota kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah melalui Gubernur, Bupati, atau Walikota, untuk dipilih dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Dalam Undang-Undang ini, sangat jelas, bahwa ada 3 faktor penentu dalam pengusulan calon Wakil Gubernur ini yaitu, Gabungan Partai Politik, Gubernur Papua dan DPRP. Dalam kasus polemik pemilihan Cawagub Papua ini, Partai Politik sudah menyebutkan 2 Nama pada rapat resmi koalisi, sebenarnya itu sudah SAH, dan Gubernur tinggal meneruskan 2 nama itu ke DPRP.

Anggaplah nantinya seandainya kondisi Polemik 2 nama ini, DEADLOCK, secara ketentuan dalam demokrakrasi adalah Voting. Jika dilaksanakan Votingpun, dari 9 partai Koalisi, ( YW dan KK ) akan menang karena didukung oleh 5 partai ( Hanura, Demokrat, PKB, PPP, PKPI ).

 

Sebenarnya, sejak awal….Partai Nasdem tidak ada mengajukan calon, kemudian berubah menjadi ada mengajukan calon. Ketua Partai Koalisi adalah juga merupakan Ketua DPW Partai Nasdem Papua, sehingga tidak terlihat INDEPENDENT dalam penentuan 2 nama Cawagub Papua ini.

Diakhir penjelasannya Via telepon, Adrian Indra, S.Sos yang juga mantan anggota Komisi Penyiaran Indonesia ( KPI ) angkatan I ini, menyampaikan bahwa dalam dunia Politik, hal-hal seperti itu Sah-Sah saja….Manuver dan Strategi selalu dimainkan. Namun pada akhirnya, KEBENARAN dan FAKTA serta KETENTUAN UNDANG-UNDANG yang akan menjadi PEDOMAN untuk menyelesaikannya.

Dari awal, Gubernur Papua, Bp. Lukas Enembe sudah menyampaikan Kriteria-Kriteria Wakil Gubernur yang akan mendampinginya. Karena dalam hal ini Bp. Lukas Enembelah yang akan bekerjasama dengan wakil Gubernur yang akan dipilih itu. Faktor kecocokan dan faktor bisa menterjemahkan keinginan dan Visi Bp. Lukas Enembe, itu yang sangat utama. Dukungan partai Politik yang ada dalam koalisi ( 9 Parpol ) sebenarnya adalah sebagai Wadah kompromitas saja, atau wadah musyawarah untuk mengusulkan 2 nama kepada Gubernur Papua. Jika jalan Kompromi atau musyawarah tidak mencapai kata sepakat, masih ada jalan yang lain untuk aspek Hukum SAH nya, yaitu dengan Voting diantara Parpol koalisi itu.

( Redaktur : Ir. Okferiadi Rasyid, M.M )

 

 

Artikel ini telah dibaca 152 kali

Baca Lainnya